Vonis Bebas Batal, MA Vonis Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Paniai 5 Tahun Penjara

Rabu, 18 November 2026 | 17:41 WIB
Gedung Mahkamah Agung. (Suara.com)
BACA 10 DETIK
  • Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa dan membatalkan vonis bebas Isak Settu terkait pelanggaran HAM berat Paniai.
  • Majelis hakim menjatuhkan vonis lima tahun penjara serta kewajiban membayar kompensasi bagi para korban peristiwa tersebut.
  • Kasus yang diputus pada 10 November 2026 ini bermula dari pembubaran unjuk rasa di Paniai tahun 2014.

Suara.com - Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas Mayor Inf. (Purn) Isak Settu, terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua 7-8 Desember 2014, usai mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar terhadap putusan Pengadilan Negeri HAM Makassar.

Dipantau dari situs kepaniteraan MA di Jakarta, Rabu (18/11/2026), dalam amar putusannya, MA menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan ke-1 dan ke-2.

MA lantas menjatuhkan vonis pidana penjara lima tahun dan membayar kompensasi untuk korban meninggal dunia masing-masing Rp250 juta, korban luka berat masing-masing Rp210 juta, korban luka sedang Rp115 juta, untuk korban luka ringan masing-masing Rp75 juta.

"Kabul kasasi, batal JF Adili Sendiri, terbukti dakwaan ke-1 dan ke-1, pidana penjara lima tahun dan membayar kompensasi untuk korban," tulis putusan tersebut sebagaimana dilansir Antara.

Perkara nomor 1200K/Pid.Sus-HAM/2026 itu diputus pada tanggal 10 November 2026, oleh Majelis Hakim Prof Yanto sebagai ketua, bersama empat anggota majelis masing-masing Moh. Puguh Haryogi, Erwin Partogi Pasaribu, Roki Panjaitan, serta Sutarjo.

Putusan kasasi MA ini otomatis membatalkan putusan Pengadilan Negeri HAM Makassar yang memvonis terdakwa dengan putusan bebas pada Kamis, 8 Desember 2022.

Sebelumnya, terdakwa Isak Settu dituntut 10 tahun penjara atas pelanggaran HAM berat di Paniai, dengan dakwaan pertama Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37. Dan dakwaan kedua, Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Adapun kasus ini terjadi pada saat pembubaran unjuk rasa masyarakat oleh personel TNI/Polri di Paniai pada 8 Desember 2014 yang menewaskan empat orang warga dan melukai 10 orang lainnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com