KPK Ungkap Dugaan Aliran Uang ke BPK dari Bupati Anom untuk Pengurusan Hasil Audit

Rabu, 18 November 2026 | 18:44 WIB
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro resmi menyandang status tersangka dan mengenakan rompi tahanan KPK. [Suara.com/Dea]
BACA 10 DETIK
  • KPK menyelidiki dugaan aliran dana dari Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro kepada pihak BPK RI.
  • Penyidik memeriksa mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 18 November 2026.
  • KPK menetapkan empat tersangka kasus pemerasan di Pemkab Pemalang dan menahan mereka sejak 30 Juli 2026.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan aliran uang ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari Bupati Pemalang Nonaktif Anom Widiyantoro.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dugaan itu didasari pada temuan adanya komunikasi yang dilakukan Bupati Anom ke pihak BPK Jawa Tengah (Jateng).

"Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

"Oleh karena itu dalam penyidikan perkara ini, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap eks Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah," tambah dia.

Menurut Budi, aliran uang dari Anom ini diduga mengalir ke pihak BPK RI yang serupa dengan kasus dugaan suap terkait perubahan hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim.

“Jadi soal audit keuangan, soal dropping temuan, tentunya ini ditelaah, dianalisis, ini menjadi kewenangan siapa? Apakah kewenangan di tingkat daerah atau kemudian juga ada kewenangan di tingkat pusat?" ujar Budi.

"Ya, oleh karena itu di perkara Muara Enim, penyidik dalam melakukan penelusurannya tidak berhenti kepada pihak-pihak di BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tapi kemudian cross ke BPK tingkat pusat," tandas dia.

Diketahui, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah tahun 2025-2026 dan pemerasan terkait dengan pengurusan kasus di KPK tahun 2026.

Adapun empat tersangka yang dimaksud ialah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (AWI); pihak swasta atau orang kepercayaan Anom, Mohamad Haris (GHA); Lilik Budi Suprianto (LBS) selaku pihak swasta; dan Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias (DIS) yang juga putra Lilik.

Untuk itu, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 30 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Anom dan Haris disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kemudian, Lilik dan Setya Budi Dias diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com