- August Hamonangan mengusulkan pengalihan dana perayaan 5 Abad Jakarta untuk membayar BPJS PBI.
- Usulan disampaikan karena anggaran perayaan Pemprov DKI Jakarta dinilai terlalu besar yaitu mencapai Rp400 miliar.
- Pengalihan anggaran tersebut bertujuan mengurangi defisit keuangan serta memberikan pelayanan nyata kepada warga miskin.
Suara.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, August Hamonangan, mengusulkan pengalihan dana perayaan 5 Abad Jakarta pada 2027 untuk membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Politisi yang juga menjabat sebagai Penasihat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai anggaran perayaan yang direncanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terlalu besar dan perlu dipertanyakan urgensinya.
"Kami melihat beberapa penganggaran, salah satunya untuk yang namanya perayaan Jakarta 5 Abad ini amat sangat besar. Kurang lebih, anggarannya itu sampai Rp400 miliar," kata August dalam keterangan resmi, Rabu (18/11/2026).
Daripada menggelar perhelatan seremonial, August menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mengutamakan program yang memberi dampak nyata bagi warga serta layak ditunjukkan kepada dunia.
"Nah, ini sebenarnya kita mau menunjukkan Jakarta bermewah-mewahan begitu ya, untuk perayaan 5 abad ini. Atau, ada pencapaian yang memang mau kita sampaikan. Baik itu kepada masyarakat maupun juga kepada dunia secara global," sambungnya.
Ia memandang acara seremonial tanpa kerja nyata akan menjadi langkah yang sia-sia di tengah kondisi ekonomi yang sedang menantang seperti sekarang ini.
Oleh sebab itu, legislator Kebon Sirih tersebut meminta Pemprov DKI Jakarta untuk berhemat demi menjaga kesehatan keuangan daerah.
"Sebaiknya kita mengurangi defisit dalam forum ini. Saya izin menyampaikan, anggaran untuk perayaan 5 Abad Jakarta itu dikurangi saja," tegasnya.
Bagi August, tolok ukur keberhasilan pemerintah terletak pada kemampuannya untuk hadir dan melayani warga secara langsung serta nyata.
Salah satu wujud pelayanan nyata tersebut adalah menjamin pembayaran iuran kesehatan bagi warga miskin dan menengah ke bawah melalui program BPJS PBI.
"Di situlah sebenarnya, kita justru menunjukkan ada keprihatinan," pungkasnya.