-
Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna.
-
YLBHI menemukan tujuh celah hukum yang berisiko memicu penyalahgunaan kewenangan dan kriminalisasi warga.
-
Hasil perampasan aset wajib memprioritaskan pemulihan hak korban daripada sekadar menambah penerimaan negara.
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memperingatkan bahwa ketimpangan antara kewenangan sita dan kontrol hukum berisiko menjadikan aturan ini alat pembungkaman baru bagi masyarakat sipil.
Komisi III DPR bersama pemerintah telah menuntaskan pembahasan draf regulasi tersebut pada Rabu (18/11) untuk dibawa ke rapat paripurna. Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 23 tahun sejak gagasan perampasan aset koruptor pertama kali bergulir.
Meskipun naskah akademik dan penyusunan draf baru bergulir efektif sejak September 2025 hingga Januari 2026 setelah diajukan pada 2010, YLBHI menemukan sederet persoalan mendasar dalam draf final. Regulasi ini memang memuat asas keadilan dan mekanisme perampasan tanpa pemidanaan, namun lemah dalam membatasi kekuasaan penegak hukum.
"Masalahnya, kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya," kata YLBHI melalui situs resminya.
Lembaga bantuan hukum tersebut menegaskan agar aturan baru ini tidak berubah menjadi instrumen pembalasan terhadap kelompok kritis. "RUU ini tidak boleh kuat merampas aset, tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya," demikian YLBHI, dikutip dari BBC.
Rekam jejak pendampingan hukum menunjukkan bahwa kewenangan pidana sering bersinggungan dengan upaya kriminalisasi terhadap pegiat lingkungan, buruh, masyarakat adat, hingga pejuang agraria. Perluasan definisi korporasi dalam RUU yang mencakup yayasan, perkumpulan, hingga organisasi tidak berbadan hukum semakin memperbesar ancaman tersebut.
Pemblokiran rekening secara sepihak bisa mematikan operasional lembaga advokasi sebelum pengadilan membuktikan kesalahan mereka.
"Bagi organisasi masyarakat sipil, serikat, lembaga bantuan hukum, pembela lingkungan, atau komunitas korban, tindakan tersebut bahkan dapat melumpuhkan seluruh kegiatan," demikian rilis YLBHI dalam situs resminya.
Kondisi ini menciptakan fenomena penghukuman dini yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. "Pemblokiran rekening atau penyitaan aset dapat menjadi penghukuman sebelum putusan," kata YLBHI.
Oleh karena itu, regulasi wajib mencantumkan perlindungan eksplisit agar negara tidak memakai instrumen perampasan sebagai alat represi. "Atau pembungkaman terhadap pembela HAM, jurnalis, organisasi bantuan hukum, serikat pekerja, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil."
Masalah serupa muncul pada Pasal 30 ayat (5) yang menutup akses keberatan bagi buronan, terdakwa sidang in absentia, serta kuasa hukum mereka. YLBHI mendesak penghapusan ayat tersebut karena status daftar pencarian orang tidak boleh menggugurkan hak bantuan hukum untuk menguji keabsahan penyitaan.
Draf RUU Perampasan Aset belum menetapkan standar pembuktian awal bagi aparat sebelum memaksa warga membuktikan asal-usul hartanya. Praktik pembuktian terbalik tidak boleh menjadi celah bagi penyidik untuk merampas harta terlebih dahulu baru mencari alasan pembenaran belakangan.
"Negara harus lebih dulu menunjukkan hubungan yang kredibel antara aset dan tindak pidana serta membuktikan bahwa pemblokiran atau penyitaan diperlukan dan proporsional," jelas YLBHI.
Hakim juga wajib memegang kendali penuh saat menerbitkan izin penyitaan dengan mempertimbangkan dampak terhadap pihak ketiga maupun opsi tindakan yang lebih ringan. Selain itu, jalur upaya hukum tidak boleh berhenti di tingkat kasasi dan harus menyediakan satu tingkat pemeriksaan ulang atas fakta maupun hukum.
Di sisi lain, Pasal 13 dan Pasal 14 memberikan keleluasaan bagi penyidik untuk menyita dokumen asli tanpa menjamin kerahasiaan profesi tertentu. Aturan ini mengancam keamanan data sumber jurnalistik, komunikasi advokat-klien, rekam medis, hingga identitas saksi dan korban.