Tak Hanya Koruptor, UU Perampasan Aset Juga Sasar Harta Pelaku Penipuan dan Penggelapan Massal

Kamis, 19 November 2026 | 12:39 WIB
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra. (Suara.com/Bagaskara)
BACA 10 DETIK
  • DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
  • Undang-undang ini mengatur perampasan aset melalui putusan pidana dan tanpa putusan pidana demi negara serta korban.
  • Badan independen dibentuk untuk mengelola dan membagikan aset sitaan kepada pihak yang mengalami kerugian.

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Regulasi baru ini tidak hanya menyasar harta hasil korupsi, tetapi juga memperluas mekanisme perampasan aset untuk menangani kejahatan penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat luas, seperti kasus koperasi dan biro perjalanan (travel) bodong.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa undang-undang ini mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni melalui putusan pidana (conviction based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction based).

"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Melalui mekanisme yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, negara berwenang merampas seluruh harta pelaku, termasuk aset yang bukan berasal dari hasil korupsi, apabila aset hasil tindak pidana yang disita belum mencukupi untuk menutup kerugian keuangan negara.

Perampasan aset juga dapat dilakukan meski pelaku tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.

"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," ujarnya.

Selain korupsi, narkotika, terorisme, serta penyelundupan senjata dan orang, undang-undang ini juga secara khusus menyasar kasus penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang merugikan masyarakat luas.

Soedeson mencontohkan kasus koperasi bodong yang membawa kabur dana anggota serta biro perjalanan ibadah bodong yang gagal memberangkatkan jemaah.

Menurut dia, ketentuan tersebut diperlukan untuk menutupi kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tanpa menjamin pemulihan kerugian yang dialami korban.

"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," katanya.

Untuk menjawab persoalan transparansi pengelolaan barang sitaan, UU Perampasan Aset juga mengamanatkan pembentukan badan independen. Badan tersebut akan dipimpin seorang kepala badan dengan struktur organisasi yang diatur oleh Presiden.

"Jadi badan ini bertugas untuk pertama menyimpan, mengelola, menjual semuanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Atau kemudian dia ambil, dia jual untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian," ujarnya.

Meski memberikan kewenangan besar kepada aparat penegak hukum, Soedeson memastikan proses perampasan aset tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Mekanisme non-conviction based tetap harus melalui proses pengadilan menggunakan hukum acara perdata yang diajukan oleh jaksa pengacara negara. Pemilik aset juga tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kepemilikannya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com