Tak Hanya Koruptor, UU Perampasan Aset Juga Sasar Harta Pelaku Penipuan dan Penggelapan Massal

Kamis, 19 November 2026 | 12:39 WIB
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra. (Suara.com/Bagaskara)
BACA 10 DETIK
  • DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
  • Undang-undang ini mengatur perampasan aset melalui putusan pidana dan tanpa putusan pidana demi negara serta korban.
  • Badan independen dibentuk untuk mengelola dan membagikan aset sitaan kepada pihak yang mengalami kerugian.

"Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan," ujarnya.

"Jadi yang dimaksud tanpa proses pidana itu bukan berarti tanpa proses pengadilan. Tetapi mekanismenya menggunakan hukum perdata, hukum acara perdata," sambungnya.

Dalam pelaksanaannya, penjualan aset harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah serta melewati prosedur gugatan perlawanan. Ketentuan ini berlaku bagi aset tidak bergerak, seperti rumah, kapal, dan pesawat.

Pengecualian diberikan untuk barang yang mudah rusak atau cepat mengalami penurunan nilai ekonomi, seperti ikan, minyak, dan barang industri tertentu. Aset tersebut dapat dilelang lebih awal, tetapi uang hasil penjualannya harus ditahan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Di akhir penjelasannya, Soedeson mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberikan masukan selama proses penyusunan undang-undang, mulai dari akademisi, ahli hukum, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil.

Ia menyebut proses pembahasan telah melibatkan lebih dari 80 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com