- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan Bareskrim dan Baintelkam mendata seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia.
- Pendataan izin usaha pertambangan bertujuan memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto agar negara menikmati tujuh puluh persen hasil tambang.
- Gus Falah menilai langkah strategis penertiban sektor pertambangan tersebut sebagai wujud nyata pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru atau yang akrab disapa Gus Falah, menyambut positif komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mendata seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia.
Menurutnya, langkah penertiban sektor pertambangan tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Ia menilai, upaya Polri memetakan seluruh IUP untuk menentukan skala prioritas penertiban menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) berpihak kepada masyarakat luas.
"Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Gus Falah kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa prinsip penguasaan negara atas kekayaan alam tidak boleh sekadar menjadi aturan tertulis. Negara harus mewujudkannya secara konkret melalui pengawasan dan penegakan hukum yang ketat agar kegiatan pertambangan tidak menyimpang dari ketentuan.
Karena itu, ia menilai inisiatif Kapolri tersebut memiliki nilai strategis. Data IUP yang lengkap nantinya dapat membantu aparat memetakan profil perusahaan tambang, mendeteksi potensi pelanggaran hukum, serta menyusun langkah penertiban secara terukur.
Lebih lanjut, Gus Falah menyebut kebijakan Kapolri tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Presiden menargetkan agar minimal 70 persen keuntungan dari seluruh IUP di Tanah Air dapat dinikmati negara.
"Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat justru menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Negara harus hadir dan memastikan konstitusi benar-benar berlaku untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Prabowo meminta agar negara dapat menikmati 70 persen hasil tambang dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia.
Suyudi mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Bareskrim dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk mulai mendata IUP di seluruh wilayah Indonesia.
"Nanti kita akan datakan. Dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas," kata Suyudi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, Polri akan menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai kewenangannya untuk mengawasi aktivitas pertambangan dan mencegah praktik ilegal.
Menurut Suyudi, perusahaan tambang yang menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum akan mendapat pengawalan. Sebaliknya, pengelola tambang yang terbukti melakukan pelanggaran dan merugikan negara akan ditindak.
"Yang jelas, praktik-praktik ilegal yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Ya. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal," ujarnya.
"Kita harus sama-sama tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini," tambahnya.