- Direktur Eksekutif Institut Leimena Matius Ho menyatakan polarisasi masyarakat menempati urutan ketiga risiko global terbesar dalam dua tahun mendatang.
- Sekjen Kemendikdasmen Suharti menyebutkan Kemendikdasmen bersama Institut Leimena akan menyelenggarakan konferensi internasional ICCCRL 2026 pada tanggal satu hingga dua Desember.
- Alwi Shihab menjelaskan program literasi keagamaan lintas budaya berupaya membangun pemahaman serta kerja sama antarumat beragama untuk mengatasi tantangan intoleransi global.
Suara.com - Polarisasi masyarakat menjadi salah satu dari tiga risiko global terbesar dalam dua tahun ke depan. Kondisi ini mendorong pentingnya penguatan pendidikan lintas agama dan budaya untuk membangun toleransi serta kerja sama di tengah keberagaman.
Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengatakan hal tersebut tercermin dalam Global Risks Report 2026 yang diterbitkan World Economic Forum (WEF). Dalam laporan itu, polarisasi masyarakat menempati urutan ketiga dari 33 indikator risiko global.
"Menurut Global Risks Report 2026 World Economic Forum, dari 33 indikator yang dikatakan sebagai risiko global, polarisasi masyarakat menurut World Economic Forum itu adalah di urutan ketiga," kata Matius dalam konferensi pers praacara International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy (ICCCRL) 2026, Kamis (19/11/2026).
Menurut Matius, posisi tersebut menunjukkan besarnya ancaman polarisasi bagi masyarakat dunia. Risikonya bahkan berada di atas sejumlah persoalan lain, seperti lingkungan hidup dan keamanan siber.
"Jadi ini ketiga yang risikonya paling besar untuk dunia global dalam jangka 2 tahun ke depan. Bahkan ini lebih tinggi kalau dilihat dalam indeksnya itu lebih tinggi dari masalah lingkungan hidup, masalah cyber security dan sebagainya," ujarnya.
Matius menilai persoalan agama dapat menjadi salah satu pemicu polarisasi, termasuk di negara-negara yang dikenal sekuler.
Ia juga merujuk laporan Pew Research Center yang menunjukkan peningkatan jumlah negara dengan tingkat permusuhan sosial terkait agama dalam kategori tinggi atau sangat tinggi hingga 2023.
Karena itu, ia menilai pendidikan perlu mengambil peran dalam membangun kepercayaan dan solidaritas lintas agama.
Menurutnya, tujuan pendidikan literasi keagamaan lintas budaya bukan menjadikan seseorang ahli agama, melainkan mendorong masyarakat saling memahami dan bekerja sama meski memiliki keyakinan berbeda.
"Bukannya kita ingin membentuk orang menjadi ahli agama, bukan. Tapi program ini lebih tujuannya itu membangun saling percaya sebagai sesama manusia yang setara terlepas dari perbedaan agama dan kepercayaan," jelasnya.
Tantang Pendidikan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti, mengatakan tantangan pendidikan saat ini juga mencakup polarisasi digital dan penyebaran misinformasi.
Menurutnya, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi benar dan palsu.
"Kadang kita sulit membedakan ini benar atau palsu dengan wajah yang sama, dengan suara yang sama, dengan alur cerita yang make sense. Kita sering kesulitan untuk memilah kebenaran," kata Suharti.
Ia juga menyoroti tingginya penggunaan perangkat digital yang berdampak pada interaksi sosial anak. Suharti menyebut rata-rata waktu layar anak mencapai 7,3 jam sehari.