Kredit Properti Melambat ke 4,3% di 2026, Pengusaha Usul Pemerintah Injeksi Rp58116 T

Kamis, 19 November 2026 | 17:46 WIB
Ilustrasi Perumahan Komersial (dok.Pexels/ Nazim Zafri)
BACA 10 DETIK
  • REI mengungkapkan pertumbuhan kredit properti nasional merosot tajam menjadi 4,3 persen pada tahun 2026.
  • REI mengusulkan suntikan dana Rp58 triliun hingga Rp116 triliun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
  • Riset LM FEB UI menyebutkan injeksi dana tersebut mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi minimal 0,25 hingga 0,5 persen.

Suara.com - Pengusaha perumahan yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) mengungkapkan laju pertumbuhan kredit properti nasional melambat signifikan menjadi 4,3 persen pada 2026. 

Untuk kembali mengakselerasi sektor ini sekaligus menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, REI menyodorkan usulan injeksi dana sebesar Rp58 triliun hingga Rp116 triliun ke sektor properti.

Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP REI, Adri Istambul Lingga Gayo mengungkapkan bahwa suntikan modal tersebut memiliki dampak langsung terhadap peningkatan output perekonomian nasional. 

Berdasarkan riset REI bersama Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) pada 2024, injeksi sebesar 3,5 miliar hingga 7 miliar Dolar AS (setara Rp58 triliun sampai Rp116 triliun dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS), mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi minimal 0,25 persen hingga 0,5 persen.

"Kita lihat bahwa kontribusi sektor properti terhadap target pertumbuhan ekonomi 8%, kita bisa lihat bahwa kalau misalnya kita untuk dengan injeksi sebesar antara Rp58-116 triliun, ekuivalen dengan 7 miliar Dolar AS, itu akan memberikan kontribusi minimal di antara 0,25-0,5 persen terhadap pertumbuhan," ujar Adri dalam konferensi pers di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP REI, Adri Istambul Lingga Gayo dalam konferensi pers di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]

Dorongan stimulus tersebut sejalan dengan tren perlambatan pembiayaan properti yang tercermin dalam data Bank Indonesia (BI) tahun 2026. 

Meski total baki debet kredit properti meningkat secara nominal dari Rp992,9 triliun pada 2025 menjadi Rp1.035,9 triliun pada 2026, laju pertumbuhannya merosot tajam ke level 4,3 persen. 

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada 2025 yang mencapai 6,4 persen maupun lonjakan pada 2024 sebesar 12,9 persen.

Perlambatan terjadi di hampir seluruh segmen hunian. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tapak tercatat tumbuh melambat menjadi 4,8 persen dengan nilai Rp798,1 triliun pada 2026, turun dari pertumbuhan 7,4 persen pada tahun sebelumnya. 

Sementara itu, penyaluran kredit untuk rumah susun (KPRS) atau apartemen bahkan mengalami kontraksi minus 0,7 persen menjadi Rp32,1 triliun, berbalik arah dibandingkan pertumbuhan positif 4,8 persen pada 2025.

Adri menekankan bahwa kelesuan penyaluran kredit perbankan otomatis menahan laju penjualan properti secara keseluruhan karena mayoritas pembelian rumah di Indonesia bertumpu pada skema KPR. 

Riset REI menunjukkan hampir 80 persen transaksi pembelian rumah menggunakan fasilitas KPR, sedangkan pembelian tunai (cash) hanya sekitar 5 persen dan sisanya menggunakan skema tunai bertahap (in-house) langsung ke pengembang.

"Semua yang namanya kepemilikan rumah itu 80% pasti by KPR. Mau rumah mewah, mau rumah FLPP, atau rumah menengah itu selalu berbasis kepada KPR," kata dia.

Lebih lanjut, Adri mengingatkan bahwa sektor properti memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang luas bagi perekonomian nasional. 

Merujuk data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) tahun 2023, industri properti berkontribusi sebesar 16 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp2.300 triliun hingga Rp2.800 triliun.

Selain itu, sektor ini menggerakkan 185 industri ikutan, menyerap 13 juta hingga 19 juta tenaga kerja, serta menyumbang 9,2 persen terhadap penerimaan APBN dan 31,8 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dari sisi sosial, penyediaan hunian yang layak juga berkontribusi 7,83 persen dalam menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus membantu pengurangan angka stunting.

"Industri properti atau industri real estate itu memiliki kontribusi yang cukup besar, ya. Kalau kita lihat itu mulai dari PDB, lapangan kerja, sampai kepada pengurangan stunting," pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com