- Google menutup 19.389 kanal YouTube pro-pemerintah yang menyudutkan pihak kritis selama Juli hingga September 2026.
- Amnesty International menyatakan temuan Google membuktikan adanya operasi disinformasi sistematis untuk mengancam suara kritis.
- Amnesty mendesak negara menghentikan kampanye disinformasi dan meminta Google mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Suara.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan, pihaknya tidak terkejut terhadap pemblokiran Google atas belasan ribu kanal YouTube yang pro-pemerintah Indonesia dan menyudutkan pihak-pihak yang kritis.
“Kami tidak terkejut dengan temuan belasan ribu kanal YouTube yang terkait dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia yang pro-pemerintah dan mengkritik pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Akun-akun seperti ini bertujuan membungkam kritik di ruang digital," kata Usman dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Google dalam laporannya, Influence Operations Bulletin Q3 (kuartal ketiga) 2026, mengungkapkan telah menemukan dan menutup 19.389 kanal YouTube yang terbukti terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi (coordinated influence operations) terkait Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026.
Kampanye tersebut sebagian besar menyebarkan konten dalam bahasa Indonesia yang menyebarkan narasi pro-pemerintah Indonesia serta melontarkan kritik terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah Indonesia. Namun, laporan Google tersebut tidak merinci kanal-kanal yang diblokir itu.
Usman mengatakan, Amnesty International sebenarnya telah mengingatkan bahaya dari keberadaan akun-akun pro-pemerintah yang menyudutkan orang-orang yang kritis.
Ia berujar, fakta dari Google ini sejalan dengan temuan investigasi Amnesty International dalam laporan yang berjudul “Membangun Musuh Khayalan”: Misinformasi, Disinformasi dan Tuduhan ‘Agen Asing’ di Bawah Presiden Prabowo di Indonesia,” yang dirilis 19 Mei 2026 lalu.
Laporan tersebut mengungkap peran sistematis aktor-aktor negara dan non-negara dalam menyebarkan misinformasi dan disinformasi untuk menyerang masyarakat sipil. Itu termasuk melabeli mereka sebagai “antek asing” di ruang digital selama 18 bulan pemerintahan Prabowo.
Laporan turut mengonfirmasi keberadaan koordinasi penyesatan dan mengamplifikasi tuduhan “antek asing” dalam ranah daring yang dilakukan negara dan proksinya.
"Cara ini jelas mengancam suara-suara kritis dan menimbulkan efek jeri. Laporan Amnesty Mei lalu mengungkapkan efek jeri ini menghasilkan sikap sensor diri warga, menahan diri dari bergabung dengan koalisi yang kritis terhadap pemerintah, atau membatasi visibilitas publik karena takut menghadapi serangan lebih lanjut," beber Usman.
Dengan menciptakan lingkungan berbahaya ini, kata Usman, kampanye disinformasi tersebut berdampak negatif pada hak konstitusi warga dalam berekspresi, berkumpul secara damai dan berserikat, serta hak untuk membela HAM.
Oleh karena itu, Amnesty International Indonesia mendesak negara untuk menghentikan kampanye disinformasi tersebut, termasuk dengan memastikan seluruh instansi kementerian, lembaga, dan juga TNI/Polri untuk tidak menggunakan anggaran negara untuk kampanye disinformasi tersebut.
Usman berujar, masyarakat Indonesia berhak atas manfaat pajak yang mereka bayarkan lewat pelayanan publik dan informasi yang jujur.
"Kami juga mendesak negara untuk segera menerbitkan peraturan yang jelas melarang semua badan negara, termasuk satuan militer, kementerian dan pejabat publik, untuk menyebarkan disinformasi yang menargetkan aktivis dan jurnalis serta orang-orang yang kritis terhadap pemerintah," katq Usman.
Usman mengatakan peraturan tersebut menetapkan prosedur disiplin dan sanksi bagi pejabat publik yang terlibat dalam kampanye tersebut.
Amnesty International Indonesia juga menyerukan kepada perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk Google, untuk konsisten melakukan uji tuntas hak asasi manusia terhadap konten disinformasi, salah satunya bisa dengan menghapus konten-konten disinformasi beserta jaringan yang menyebarkannya.
"Google pun harus transparan untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia dan menjamin untuk tidak membungkam suara-suara kritis di seluruh platformnya," kata Usman.
"Semua platform media sosial juga harus meningkatkan moderasi konten, dengan berkonsultasi bersama pihak-pihak masyarakat sipil yang rentan, guna mencegah penyebaran konten berbahaya. Tidak kalah penting, penyedia platform media sosial harus menyediakan pemulihan bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran disinformasi," sambungnya.