- Warga negara menuntut transparansi rekam jejak pendidikan anggota DPR melalui petisi daring tertanggal 18 November 2026.
- Undang-Undang Pemilu menetapkan batas minimal pendidikan anggota DPR adalah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
- Pakar menilai keterbukaan riwayat pendidikan penting agar publik dapat mengawasi akuntabilitas kinerja para wakil rakyat.
Suara.com - Gelombang desakan publik menuntut transparansi rekam jejak pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus membesar di linimasa media sosial. Percakapan ini kian memanas sebagai imbas bergulirnya perdebatan mengenai keabsahan ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya ramai diperbincangkan.
Sorotan tersebut bermuara pada lahirnya sebuah petisi daring di laman Change.org yang digagas oleh seorang warga bernama Farida Octavia.
Petisi yang menuntut pembukaan dokumen riwayat pendidikan para wakil rakyat di Senayan itu telah diteken lebih dari 28 ribu orang per Rabu (18/11/2026) sore.
Petisi tersebut secara resmi dialamatkan kepada tiga otoritas pemangku kebijakan, yakni Pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
Inisiator petisi menegaskan bahwa anggota DPR mengemban mandat konstitusi sekaligus pengelola anggaran negara, sehingga integritas, kredibilitas, dan rekam jejak akademisnya dinilai sebagai hal mutlak yang tidak boleh ditutupi.
Publik dipandang berhak memastikan bahwa setiap pembuat regulasi memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, serta terbebas dari praktik manipulasi atau pemalsuan ijazah.
Keterbukaan ini didorong bukan sekadar ranah privasi perorangan, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum terhadap konstituen.
Munculnya tuntutan tersebut menyulut tanda tanya mendasar: seperti apa sesungguhnya aturan hukum yang mengikat syarat pendidikan bagi calon wakil rakyat di Indonesia?
Aturan Main di UU Pemilu dan PKPU
Kriteria kualifikasi pendidikan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota secara fundamental diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 240.
Regulasi ini memuat syarat substantif sekaligus syarat administratif yang mengikat setiap bakal calon legislatif (bacaleg).
Pada Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu, ketentuan batas jenjang pendidikan ditegaskan secara gamblang, yakni: berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Sementara pada Pasal 240 ayat (2) huruf b, diatur pemenuhan aspek kelengkapan administratifnya berupa bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
Penjabaran teknis mengenai tata cara pembuktian kualifikasi tersebut diatur melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, yang kemudian diperbarui melalui PKPU Nomor 11, meski substansi syarat pendidikan bacaleg tidak mengalami perubahan.
Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e PKPU 10/2023, ditegaskan kembali bahwa bakal calon anggota DPR RI harus memenuhi kualifikasi: "Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat."
Istilah sederajat ini mencakup pula program pendidikan kesetaraan seperti Paket C maupun satuan pendidikan keagamaan formal yang diakui setingkat dengan jenjang pendidikan menengah oleh kementerian terkait.
Adapun pada Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6, bukti pemenuhan ijazah wajib diunggah secara digital melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) berupa salinan ijazah atau surat keterangan pengganti yang dilegalisasi instansi berwenang.
Bagi caleg berlatar belakang lulusan luar negeri, Pasal 21 dan Pasal 23 mengatur kewajiban melampirkan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian bidang pendidikan (Kemendikbudristek yang kini menjadi Kemendikdasmen) atau Kementerian Agama.
Dari keseluruhan konstruksi pasal dalam UU Pemilu maupun PKPU, tidak ditemukan klausul yang mewajibkan caleg atau anggota DPR mengantongi ijazah perguruan tinggi, baik sarjana (S1), magister (S2), maupun doktor (S3).
Peran Verifikasi KPU dan Alasan Kompromi Regulasi
Dalam tahapan pemilu, KPU bertindak sebagai pihak yang memverifikasi kelengkapan berkas pendaftaran melalui Silon, mulai dari mencocokkan identitas KTP dengan dokumen kelulusan hingga memeriksa keabsahan cap stempel legalisasi.
Apabila timbul keraguan atau terdapat tanggapan masyarakat saat tahapan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), KPU memiliki wewenang mengklarifikasi langsung ke lembaga pendidikan penerbit dokumen, Dinas Pendidikan, Kemenag, atau kementerian terkait.
Lantas, mengapa batas minimal pendidikan parlemen hanya dipatok setingkat SMA?
Terkait pertimbangan historis dan sosiologis ketentuan ini, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin sempat memberikan penjelasan pada 7 Oktober 2025 ketika merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi batas syarat pendidikan di UU Pemilu.
Saat itu, Zulfikar yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan:
"Coba kalian lacak itu apa sejarahnya, dan itu kompromi kita. Sebenarnya itu secara sosiologis juga penghargaan terhadap masyarakat kita yang memang umumnya kan lulusan SMA," kata Zulfikar.
Membedah Komposisi Pendidikan Wakil Rakyat vs Realitas Sosial
Menyusul perhatian publik yang intensif, KPU RI sempat memaparkan komposisi latar belakang pendidikan 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 berdasarkan dokumen pencalonan.
Komisioner KPU RI Idham Kholik memaparkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025, yang mencatat:
- Lulusan SMA: 191 orang
- Lulusan Diploma 3 (D3): 1 orang
- Lulusan Sarjana (S1): 146 orang
- Lulusan Magister (S2): 168 orang
- Lulusan Doktor (S3): 74 orang
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) RI turut menyajikan data agregat komposisi pendidikan anggota DPR RI hasil pendaftaran Pemilu 2024. Data agregat tersebut mencatat:
- Lulusan SMA/sederajat: 63 orang
- Lulusan D3: 3 orang
- Lulusan S1: 155 orang
- Lulusan S2: 119 orang
- Lulusan S3: 29 orang
- Tidak mencantumkan riwayat pendidikan: 211 orang
Catatan 211 anggota yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan dalam agregat data tersebut menjadi salah satu pemantik tanda tanya publik perihal transparansi profil wakil mereka.
Fakta komposisi anggota dewan berijazah SMA ini juga memiliki kontras tersendiri jika disandingkan dengan profil ketenagakerjaan nasional.
Laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia yang dirilis BPS per 5 November 2026 mencatat, lulusan SMA merupakan kelompok yang menyumbang angka pengangguran terbanyak di Indonesia per Agustus 2026.
Sebanyak 2,38 juta orang berijazah SMA berstatus menganggur, atau berkontribusi sebesar 32,31 persen dari total 7,38 juta pengangguran nasional, melampaui angka pengangguran lulusan SMK di angka 24,85 persen (1,83 juta orang).
Bedah Kritis Pakar: Urgensi Keterbukaan Informasi
Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Agustinus Subarsono, menilai desakan masyarakat agar riwayat pendidikan anggota DPR dibuka ke publik merupakan tuntutan yang logis dan beralasan.
"Tuntutan publik adalah wajar saja, tidak berlebihan, apalagi selama ini banyak anggota DPR yang bersuara lantang tentang Ijazah Gibran," kata Subarsono kepada Suara.com, Rabu (18/11/2026).
Subarsono menggarisbawahi bahwa informasi latar belakang pendidikan penting untuk memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas parlemen.
Menurutnya, publik membutuhkan kejelasan data, terutama menyangkut para wakil rakyat yang profil pendidikannya tidak tercantum.
"Sehingga bisa membuat analisis berdasarkan data apakah tingkat pendidikan mempengaruhi performa mereka," ujarnya.
Ia juga menyoroti hak masyarakat untuk mengawasi penggunaan uang negara, mengingat anggota dewan digaji dengan nominal fantastis.
"Apakah layak negara harus menggaji anggota DPR ratusan juta yang latar belakang pendidikannya tidak jelas dan tentu saja ada implikasinya pada tingkat kinerjanya," imbuhnya.
Lebih jauh, Subarsono menyoroti relevansi aturan batas minimal SMA di tengah fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan parlemen yang kian rumit.
Ia membandingkan syarat anggota dewan dengan kualifikasi profesi guru SMP dan SMA yang sudah diwajibkan menyandang gelar sarjana (S1), padahal anggota DPR memegang tanggung jawab membuat undang-undang bagi jutaan rakyat.
Meski memahami bahwa penaikan syarat pendidikan berisiko mempersempit peluang representasi warga berkapasitas politik yang terkendala akses pendidikan tinggi, Subarsono memandang tantangan modern membutuhkan kapasitas pemikiran yang lebih teruji.
"Dalam perspektif kekinian, misalnya di era globalisasi dan high technology, kita membutuhkan DPR yang memiliki kompetensi ekonomi global dan geopolitik, kompetensi hukum dan regulasi internasional, kompetensi berpikir kritis dan strategis, kompetensi literasi digital dan teknologi, dan kompetensi analisis kebijakan publik berbasis data," ungkapnya.
Subarsono pun menekankan bahwa pintu penyaring utama peningkatan kualitas wakil rakyat sesungguhnya berada di tangan partai politik sebagai pengusung caleg.
"Penting bagi partai politik bukan semata-mata merekrut jumlah kader namun juga merekrut kader yang berkualitas yang akan diprospek menjadi legislator," tambah dia.