Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

Kamis, 19 November 2026 | 21:26 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. [Dok PDIP]
BACA 10 DETIK
  • Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak bergabung ke pemerintahan dalam orasi ilmiah di Jakarta pada Kamis (19/11/2026).
  • Megawati menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi penegakan hukum dan menyoroti ketakutan publik untuk bersuara di masyarakat.
  • Ia mendorong masyarakat agar tidak takut menyuarakan kebenaran karena kebebasan berbicara telah dijamin oleh konstitusi negara.

Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara tegas menyatakan tidak bersedia bergabung ke dalam pemerintahan.

Sikap tersebut disampaikan setelah ia melontarkan kritik tajam terhadap kondisi penegakan hukum serta menyoroti ketakutan publik untuk bersuara di tengah situasi masyarakat saat ini.

Pernyataan itu disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah bertajuk "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," kata Megawati.

Ia menambahkan bahwa keputusan dan pandangannya tersebut berakar kuat pada nilai-nilai dasar negara.

"Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara," ujarnya.

Dalam orasinya, Megawati menyoroti fenomena di masyarakat yang dinilainya kehilangan keberanian untuk bersikap mandiri tanpa harus menunggu instruksi tertentu. Ia menilai banyak orang kini takut mengambil sikap tanpa perintah.

"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus," ujar Megawati, membandingkannya dengan hak asasi warga negara dalam menyampaikan pendapat yang telah dijamin konstitusi. "Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini," lanjutnya.

Kritik tersebut juga diarahkan secara spesifik kepada institusi penegak hukum. Megawati mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus memberikan catatan keras kepada kepolisian.

Megawati turut menyinggung kejahatan penyadapan. Ia mengingatkan kembali perannya dalam sejarah pemisahan Polri dari institusi militer, seraya mempertanyakan penyalahgunaan wewenang melalui tindakan penyadapan.

Megawati mendorong masyarakat agar tidak merasa gentar dalam menyuarakan kebenaran. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berbicara dijamin konstitusi dan mustahil aparat keamanan menangkap seluruh warga hanya karena menyampaikan pendapat.

"Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya nggak takut," tegasnya.

Sebagai bentuk teladan ketaatan hukum, ia menceritakan pengalamannya pernah dipanggil oleh pihak kepolisian sebanyak tiga kali dan kejaksaan satu kali.

Menurutnya, proses tersebut dihadapi sebagai wujud kepatuhan warga negara, bukan bentuk pembangkangan.

"Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai," katanya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com