-
Pembeli aset beritikad baik wajib mendapat perlindungan hukum, sedangkan aset skema nominee harus dirampas negara.
-
Upaya paksa penyitaan berisiko batal di pengadilan jika aparat mengabaikan pemberitahuan awal kepada pemilik.
-
RUU Perampasan Aset membentuk Badan Pengelola Aset Rampasan independen yang pimpinannya diangkat Presiden atas persetujuan DPR.
Suara.com - Penyitaan aset tanpa pemberitahuan resmi kepada pemilik terdaftar berisiko membuat upaya paksa aparat gugur di pengadilan. Komisi Kejaksaan RI (Komjak) mengingatkan penegak hukum agar memisahkan pembeli sah dari pihak yang menyamarkan kepemilikan lewat skema pinjam nama atau nominee.
Komisioner Komjak Pujiyono Suwadi menegaskan aparat wajib menelusuri riwayat kepemilikan barang secara cermat sebelum menyita harta terkait tindak pidana. Langkah teliti ini mencegah kerugian bagi warga yang memperoleh aset secara sah tanpa keterlibatan kejahatan.
Masyarakat yang mengeluarkan uang untuk membeli dan menguasai barang secara jujur berhak memperoleh jaminan kepastian hukum. Sebaliknya, aset yang sejak awal memakai nama orang lain demi menyembunyikan hasil kejahatan harus masuk daftar sitaan negara.
“Misalnya ada orang yang benar-benar menguasainya dengan itikad baik, membeli, benar-benar membeli, keluar uang, inilah yang kemudian dapat perlindungan. Tapi kalau sejak awal ini diniatkan nominee, ini yang kemudian harus dirampas oleh negara,” ujarnya dalam wawancara bersama RRI PRO3, Jumat (20/11/2026).
Negara perlu menindak tegas praktik nominee yang bertujuan mengaburkan asal-usul harta hasil kejahatan melalui jalur hukum perdata. Pihak ketiga yang mengantongi bukti transaksi sah tetap berhak mempertahankan hak miliknya dari ancaman penyitaan.
Aparat penegak hukum harus melimpahkan berkas aset bermasalah tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk diproses lebih lanjut. JPN kemudian mengajukan gugatan perdata guna mengambil alih kepemilikan barang yang terbukti memakai kedok pinjam nama.
“Kalau yang memang betul diniatkan jahat nominee itu yang harus kemudian nanti dilimpahkan ke jaksa. JPN (Jaksa Pengacara Negara) melakukan gugatan perdata untuk merampas aset tersebut,” ucapnya.
Selain memilah status kepemilikan, aparat wajib menyampaikan pemberitahuan sejak awal kepada pemilik aset terdaftar saat melakukan upaya paksa. Informasi terbuka ini memberi ruang bagi pemilik untuk mengetahui proses hukum yang menyasar harta bendanya.
Mengabaikan prosedur pemberitahuan awal membuka celah pembatalan status sitaan saat perkara bergulir di meja hijau. Kepatuhan terhadap aturan formal menjadi kunci utama agar langkah penelusuran aset tidak kandas di tengah jalan.
“Kalau kemudian tidak ada pemberitahuan sejak awal, maka kemudian nanti ketika gugat-menggugat perdata in rem tadi. In rem ini, nanti bisa kemudian karena menyalahi prosedur formal maka upaya paksa itu dianggap gugur, batal,” kata Pujiyono.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset turut merancang pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga baru ini akan mengurus seluruh harta rampasan tindak pidana secara profesional dan mandiri.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI Soedeson Tandra mengonfirmasi masuknya aturan pendirian badan tersebut dalam draf legislasi. Presiden memegang kewenangan memilih serta melantik pimpinan lembaga setelah mendapat persetujuan dari parlemen.
"Ya, badan pengelola aset itu merupakan lembaga independen yang diatur dalam undang-undang ini," katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Kamis, 19 November 2026.
DPR mengusulkan format lembaga berbentuk badan untuk menggantikan usulan awal pemerintah yang menginginkan bentuk dewan. Struktur badan memberi pimpinan otoritas eksekusi yang lebih tegas dalam menjalankan roda organisasi.
Badan Pengelola Aset Rampasan wajib bekerja bebas dari tekanan maupun campur tangan pihak mana pun. Kemandirian penuh menjamin tata kelola aset negara berjalan akuntabel tanpa intervensi kepentingan luar.