- Ekonom Nailul Huda mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna mengejar ketertinggalan kecepatan pemrosesan data dibandingkan layanan pinjaman daring dan buy now pay later (BNPL) yang mampu menganalisis ribuan data dalam hitungan menit.
- Pemanfaatan teknologi AI serta sinergi dengan innovative credit scoring (ICS) dinilai dapat meningkatkan akurasi SLIK dalam mengukur kapasitas bayar debitur sekaligus mendeteksi potensi gagal bayar (fraud detection).
- Seiring masuknya perusahaan pinjaman daring sebagai pelapor wajib SLIK, OJK diminta merancang transformasi aturan yang adaptif tanpa menyamaratakan standar perbankan konvensional yang kaku (rigid) kepada industri tekfin.
Suara.com - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam rencana transformasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Ekonom CELIOS itu menilai, langkah tersebut krusial guna mengejar ketertinggalan kecepatan pemrosesan data SLIK dibandingkan sistem penilaian kredit yang kini digunakan industri teknologi finansial (tekfin).
Huda menyoroti adanya kesenjangan kecepatan antara pengecekan riwayat kredit di SLIK dengan sistem penilaian pada layanan pinjaman online (pinjol) maupun buy now paylater (BNPL). Menurutnya, pengecekan SLIK masih memiliki jeda waktu, sementara pelaku tekfin sudah mampu memproses data dalam hitungan menit.
"Kalau kita bicara dengan tekfin, itu kan bicara terkait dengan kecepatan. Tapi kalau kita bicara terkait dengan SLIK, itu kan ada jeda ya kalau enggak salah ya," ujar Huda dalam konferensi pers di Menara Batavia, Jakarta, dikutip Jumat (19/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa pelaku BNPL dan pinjaman daring telah memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memproses kelayakan calon debitur secara instan.
"Nah sedangkan kalau teman-teman di BNPL, teman-teman yang di pinjaman daring, itu dia bisa menganalisis ribuan data dalam satu menit, beberapa menit lah gitu kan. Nah itu akhirnya bisa saja dengan AI ini ya secara lebih cepat tapi lebih akurat gitu," tambahnya.
Huda menilai pemanfaatan AI dapat menjadi pengubah permainan (game changer) bagi SLIK ke depan, terutama untuk mengukur kapasitas pembayaran (repayment) sekaligus mendeteksi potensi kecurangan atau gagal bayar (fraud detection).
Selain integrasi AI, SLIK juga dinilai perlu disinergikan dengan innovative credit scoring (ICS) berbasis data alternatif yang selama ini dipakai industri tekfin.
"Karena AI ini sudah banyak digunakan di financial sector secara widely. Jadi dia sudah banyak digunakan itu untuk fraud detectio*," kata Huda.
Dorongan sinkronisasi teknologi dan aturan ini menjadi semakin mendesak seiring masuknya perusahaan pinjaman daring sebagai pelapor wajib SLIK. Huda mengingatkan agar regulator tidak menyamaratakan standar aturan perbankan konvensional yang cenderung kaku (rigid) kepada industri tekfin yang bergerak dinamis.
"Nah, makanya ini juga jadi tantangan juga terkait dengan bagaimana me-matching-kan nih bahwa sebenarnya dari sisi teman-teman di Tekfin ini dia sangat unggul sekali dalam bidang teknologi, tapi satu sisi dari sisi peraturan itu memang satunya lagi tadi kalau secara rigid-nya itu sama dengan kerigidan dari industri perbankan. Padahal ini kan ya menurut saya dua hal yang belum tentu bisa kita samakan gitu," tuturnya.
Oleh karena itu, Huda mempertanyakan arah kebijakan OJK dalam mentransformasi SLIK ke depan, apakah akan memperketat ruang gerak industri atau justru memberikan relaksasi aturan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan secara menyeluruh.
"Sebenarnya kita harus mempertanyakan OJK ini nanti apakah mentransformasi SLIK-nya itu bertujuan untuk dia menghasilkan ya kan untuk proses yang semakin rigid, artinya itu ada semakin ketat, atau justru sebaliknya, apakah ada relaksasi ataupun juga aturan yang memang untuk SLIK ini yang bisa memberikan napas bagi teman-teman di industri, baik itu industri perbankan maupun non perbankan," pungkas Huda.