- Komnas Perempuan mencatat 95 kasus kekerasan berbasis gender di Papua selama periode 2020 hingga September 2026.
- Besarnya proporsi kekerasan di ranah negara di Papua menunjukkan karakteristik yang berbeda dari tren nasional secara keseluruhan.
- Komnas Perempuan menemukan banyak terduga pelaku kekerasan di ranah personal berprofesi sebagai personel aparat keamanan.
Suara.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti tingginya kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Tanah Papua yang berkaitan dengan ranah negara.
Bahkan, sebagian kasus kekerasan di ranah personal turut melibatkan terduga pelaku yang berprofesi sebagai personel aparat keamanan.
Komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, mengungkapkan sepanjang periode 2020 hingga September 2026, pihaknya menerima 101 pengaduan kasus terkait perempuan di Tanah Papua.
Dari jumlah pengaduan tersebut, terdapat 95 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGTP).
Perbedaan jumlah pengaduan dan kasus terjadi karena satu kasus dilaporkan kembali dengan pembaruan informasi maupun rekomendasi tindak lanjut kepada Komnas Perempuan.
"Komnas Perempuan kemudian membagi ranah kekerasan itu di dalam 3 ranah, personal, negara, dan publik atau komunitas. Jadi di ranah personal ada 53 kasus, 23 negara, 19 publik komunitas," kata Yuni dalam temu media di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut dia, komposisi tersebut memperlihatkan karakteristik kasus kekerasan terhadap perempuan di Papua yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama terkait besarnya proporsi kekerasan di ranah negara.
Pasalnya, kondisi tersebut berbeda dengan gambaran kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan secara nasional yang masih didominasi ranah personal.
"Kalau kita lihat catatannya di ranah negara, ini ada hampir seperempat kasus yang saya kira dia berbeda sekali dengan potret dari catatan tahunan secara keseluruhan," ujarnya.
Yuni menilai, besarnya proporsi kasus di ranah negara menjadi titik kritis dalam membaca situasi kekerasan terhadap perempuan di Papua. Peran negara dan aktor-aktor yang berada di dalamnya dinilai perlu ditelaah secara khusus.
Dia mengatakan, persoalan keterlibatan aktor negara tidak hanya dapat dilihat dari kasus-kasus kekerasan yang sejak awal dikategorikan sebagai kekerasan di ranah negara.
Sebab, dalam kasus yang dikategorikan terjadi di ranah personal, Komnas Perempuan juga menemukan terduga pelaku yang berprofesi sebagai personel aparat keamanan.
"Karena dia tidak selalu hanya kita identifikasi dalam konteks kasus-kasus strukturalnya, tapi kalau kita lihat dimensi kekerasan di ranah personal, di mana profesi dari terduga pelakunya adalah mereka yang bekerja sebagai personel aparat keamanan, itu juga menunjukkan angka yang tidak sedikit di Tanah Papua," jelasnya.
Komnas Perempuan pun menilai karakteristik tersebut penting diperhatikan untuk memahami situasi kekerasan terhadap perempuan di Tanah Papua secara lebih menyeluruh.