Tak Mau MPR Pilih Cawapres bak Kucing dalam Karung, Muncul Usulan Debat Gagasan Kandidat

Minggu, 22 November 2026 | 11:14 WIB
Ilustrasi debat cawapres. [Ist]
BACA 10 DETIK
  • Hinca Panjaitan mengusulkan dua kandidat cawapres Prabowo Subianto memaparkan gagasan di hadapan MPR RI pada Minggu, 22 November 2026.
  • Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menyatakan pemaparan gagasan tersebut memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui kapasitas kandidat.
  • Siaran langsung pemaparan gagasan memungkinkan publik mengawasi serta menilai objektivitas anggota MPR dalam memilih wakil presiden.

Suara.com - Usulan anggota Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden (Cawapres) MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, agar dua kandidat yang diajukan Presiden Prabowo Subianto memaparkan gagasan di hadapan anggota MPR dinilai dapat menjadi solusi konkret.

Melalui mekanisme tersebut, anggota MPR dapat mendengar langsung pemikiran, pandangan, serta kapasitas masing-masing kandidat sebelum menentukan pilihan.

"Hal ini diperlukan agar MPR RI dalam memilih cawapres tidak seperti memilih kucing dalam karung," kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, kepada Suara.com, Minggu (22/11/2026).

Menurut Jamiluddin, pemaparan gagasan kedua kandidat juga penting untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Publik berhak mengetahui pemikiran, pandangan, hingga kapasitas masing-masing kandidat yang diajukan Presiden sebelum proses pemilihan berlangsung. Karena itu, keterbukaan tidak hanya bermanfaat bagi anggota MPR yang memiliki kewenangan memilih, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Terlebih, jika pemaparan gagasan kedua kandidat disiarkan secara langsung, masyarakat dapat mengikuti proses pengisian jabatan wakil presiden secara lebih transparan.

"Hal itu juga menjadi referensi publik dalam menilai anggota MPR saat memilih. Publik dapat mengetahui apakah MPR memilih atas dasar kapasitas cawapres atau karena pertimbangan lain," ujarnya.

Dengan demikian, masyarakat tidak sekadar menjadi penonton dalam proses pergantian wakil presiden. Publik juga memiliki kesempatan untuk mengawasi sekaligus menilai pertimbangan yang mendasari keputusan anggota MPR.

Jamiluddin menilai, keterbukaan tersebut bahkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja lembaga MPR. Melalui pemaparan gagasan dan proses pemilihan yang dapat disaksikan masyarakat, publik bisa menilai apakah MPR menjalankan kewenangannya dengan mempertimbangkan kapasitas kandidat atau justru dipengaruhi kepentingan lain.

Dia berharap usulan Hinca tersebut dapat diakomodasi. Dengan begitu, proses pengisian jabatan wakil presiden tidak hanya memenuhi prosedur konstitusional, tetapi juga memperkuat transparansi dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com