- Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin membuka ruang kritik terkait gagasannya menambah jumlah wakil presiden pada Minggu, 22 November 2026.
- Wacana penambahan wakil presiden bertujuan memperkuat efektivitas pemerintahan nasional serta mengoptimalkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.
- Sultan menegaskan usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral tanpa ada maksud untuk mencari sensasi politik.
Suara.com - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin membuka ruang kritik dan perdebatan terhadap gagasannya mengenai penambahan jumlah wakil presiden (wapres) di Indonesia menjadi lebih dari satu orang.
Sultan mengakui, gagasan tersebut belum tentu menjadi jawaban paling tepat untuk menjawab tantangan pemerintahan di Indonesia. Karena itu, dia justru berharap pemikirannya dapat diuji dan dibahas secara terbuka oleh berbagai kalangan.
"Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat," kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Dia mengatakan, dirinya terbuka terhadap kemungkinan munculnya pemikiran lain yang dinilai lebih baik untuk memperkuat sistem kepemimpinan nasional. Sultan memahami gagasan tersebut terdengar tidak biasa, bahkan mungkin dianggap terlalu jauh dari sistem ketatanegaraan yang selama ini dikenal masyarakat.
Terlebih, wacana tersebut kembali mencuat ketika perhatian publik tertuju pada proses pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, dia menganggap kritik maupun penolakan terhadap gagasannya sebagai hal yang wajar.
Meski demikian, Sultan membantah gagasan tersebut disampaikan untuk mencari sensasi di tengah dinamika politik mengenai calon pengganti Gibran.
"Saya pribadi tidak sedang mencari sensasi, sama sekali tidak ada pemikiran ke arah sana," tegasnya.
Sultan menyebut dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menyumbangkan pemikiran bagi masa depan Indonesia. Terlebih, dia merupakan bagian dari generasi yang dipercaya memimpin salah satu lembaga negara, khususnya lembaga yang membawa aspirasi daerah.
Dia bahkan mengakui gagasan tersebut masih memiliki kemungkinan kekurangan dan belum sempurna. Karena itu, Sultan tidak menutup diri terhadap masukan maupun kritik dari berbagai pihak.
Menurutnya, tujuan utama gagasan tersebut bukan semata-mata memperdebatkan jumlah wakil presiden, melainkan mencari sistem pemerintahan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebih optimal.
"Yang ingin saya dorong sebenarnya sederhana, bagaimana Indonesia ke depan semakin kuat, pemerintahannya semakin efektif, hubungan pusat dan daerah semakin baik, dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merasa memiliki kesempatan, harapan, serta masa depan yang sama dalam republik ini," tuturnya.