- Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan penambahan jumlah wakil presiden menjadi tiga orang bagi Presiden Prabowo Subianto.
- Anggota DPR Abdullah menolak usulan tersebut karena dinilai melanggar UUD 1945, tidak mendesak, serta membebani anggaran negara.
- Gagasan tiga wakil presiden dikritik dapat memperumit birokrasi pemerintahan serta tumpang tindih dengan kewenangan kepala daerah.
Suara.com - Usulan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin agar Presiden Prabowo Subianto mempunyai 3 wakil presiden, mendapatkan respons negatif dari parlemen.
Abdullah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, menolak usulan tersebut.
Ia mengatakan, pilihan untuk mempunyai tiga wapres agar bisa merepresentasikan pembagian wilayah geografis, keterwakilan masyarakat serta efektifitas pemerintahan itu tidak mempunyai urgensi.
“Enggak usah ngadi-ngadi (mengada-ada). Kalau alasannya seperti itu, tidak ada urgensinya. Banyak hal yang lebih mendesak untuk dibenahi," kata Badullah, Minggu (22/11/2026).
Sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Abduh mengingatkan gagasan tiga wakil presiden tidak sejalan dengan konstitusi negara. Ia merujuk secara spesifik pada ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.
Dalam Pasal 4 ayat (2), kata dia, tegas mengamanatkan presiden hanya dibantu oleh satu orang wapres.
Sedangkan pada Pasal 6A ayat (1), diatur bahwa presiden dan wapres dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
"Kalau mau ada tiga wapres, UUD 45 harus diubah, jadi ini bukan sekadar kebijakan pemerintah," kata dia.
Terlepas dari persoalan konstitusional, Abdullah menyoroti dampak fiskal yang harus ditanggung negara jika jumlah wakil presiden ditambah menjadi tiga orang.
Konsekuensi tersebut mencakup lonjakan belanja pegawai, penyediaan fasilitas, staf pendukung, sistem pengamanan, hingga berbagai biaya operasional yang membebani APBN.
Ia menilai, anggaran publik semestinya diarahkan pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat luas, bukan untuk memperbesar struktur jabatan di tingkat elite pemerintahan.
“Ketimbang APBN digunakan untuk membiayai tiga wapres, lebih baik untuk program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Contohnya, memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta membuka lapangan kerja," jelasnya.
Dia juga mempertanyakan efektivitas pembagian tugas apabila tiga wakil presiden ditempatkan berdasarkan wilayah Barat, Tengah, dan Timur.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI ini, konsep tersebut menuntut kejelasan batas kewenangan agar tidak berbenturan dengan peran gubernur, bupati, wali kota, maupun jajaran kementerian teknis.
“Nanti kewenangan kepala daerah seperti apa? Pola hubungannya dengan mendagri, Bappenas, Menteri Keuangan, dan lainnya seperti apa? Niatnya efektifitas tapi justru bikin rumit birokrasi," kritiknya.