Atasi Macet TB Simatupang, Pemprov DKI Uji Coba Jalur Tambahan Tol Fatmawati

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan uji coba penambahan satu jalur di Gerbang Tol Fatmawati 2 pada 15-19 September 2025. Uji coba ini merupakan bagian dari upaya mengurai kemacetan di kawasan TB Simatupang dan sekitar Stasiun MRT Fatmawati.

“Untuk jalan tol, maka rekayasa lalu lintasnya akan kita lakukan. Kita melakukan uji coba sampai dengan hari Jumat,” ujar Pramono Anung Wibowo, Gubernur DKI Jakarta, dikutip Selasa (16 September 2025).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menambahkan uji coba dilakukan pada lajur paling kiri Gerbang Tol Fatmawati 2 pada jam sibuk mulai pukul 17.00 hingga 20.00 WIB. Jalur ini dibuka tanpa biaya tambahan bagi pengguna tol.

Selain itu, ia menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat, tidak untuk roda dua maupun kendaraan lebih dari empat roda.

Syafrin turut menjelaskan, masyarakat dari Jalan Fatmawati yang menuju Lebak Bulus tetap dapat menggunakan jalur eksisting.

Pengelola tol juga bersedia membuka lajur tambahan untuk kanalisasi arus lalu lintas dari arah Fatmawati menuju off ramp Lebak Bulus.

Uji coba tersebut akan dievaluasi setelah selesai untuk melihat efektivitasnya terhadap kelancaran lalu lintas. Hasil evaluasi akan menentukan apakah jalur tambahan di Gerbang Tol Fatmawati dapat diberlakukan secara permanen.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta juga menegaskan bahwa penyelesaian persoalan kemacetan di Jalan TB Simatupang tidak boleh hanya bersifat sementara. 

Ia berharap sejumlah proyek pemerintah yang menjadi salah satu penyebab kepadatan bisa rampung dalam waktu dekat.

Baca Juga: IMOS 2025 Diharapkan Mampu Gairahkan Pasar Otomotif Nasional

“Saya mengharapkan penyelesaian untuk TB Simatupang tidak hanya bersifat temporary. Maka, untuk itu saya minta bulan Oktober proyek yang dilakukan oleh pemerintah bisa diselesaikan. Dan mudah-mudahan akan selesai,” ungkapnya.

Pramono menambahkan, pelaksanaan uji coba jalur tambahan ini juga sudah mendapatkan izin dari Kementerian PU (Pekerjaan umum), mulai dari pengalihan arus hingga pengaturan di dalam jalan tol. Pemprov DKI juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti PAM Jaya Paljaya, Dinas Sumber Daya Air DKI, dan Dinas Bina Marga DKI.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi ini penting karena kemacetan di kawasan TB Simatupang turut dipicu sejumlah proyek konstruksi.

“Saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua,” pungkas Pramono.