- BYD, perusahaan otomotif Tiongkok, mengajukan gugatan di Pengadilan Perdagangan Internasional AS menentang kebijakan tarif impor.
- Perusahaan tersebut menggugat dasar hukum tarif, yaitu Undang-Undang IEEPA, yang dianggap tidak memberikan kewenangan penetapan tarif.
- BYD menuntut pengembalian seluruh bea masuk yang telah dibayarkan sejak April 2025 atas dasar perlindungan hak bisnis.
Suara.com - Raksasa otomotif asal China, BYD, mengambil langkah berani dengan melayangkan gugatan terhadap Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Berdasarkan data dari U.S. Court of International Trade New York, gugatan tersebut resmi terdaftar dengan nomor perkara 26-00847. Dalam laporannya, BYD menggugat penggunaan kewenangan darurat yang menjadi dasar pemberlakuan tarif impor.
Perusahaan menuntut pengembalian seluruh bea masuk yang telah mereka bayarkan terhitung sejak April 2025.
BYD secara khusus mempersoalkan penggunaan dari Undang-Undang International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Pihak perusahaan menyatakan bahwa kebijakan tersebut sebenarnya tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan tarif.
BYD menilai bahwa undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebut istilah tarif maupun frasa lain dengan makna setara.
Langkah hukum ini dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan bisnis mereka. BYD menegaskan bahwa pengajuan gugatan independen diperlukan untuk melindungi hak perusahaan mendapatkan pengembalian dana atas tarif yang telah dibayarkan sejak kebijakan tersebut diberlakukan.
Di pasar Amerika Serikat, BYD memiliki lini bisnis yang cukup masif. Perusahaan ini mengelola berbagai sektor mulai dari bus dan kendaraan komersial, produksi baterai, sistem penyimpanan energi, hingga panel surya.
Gugatan dari BYD diprediksi akan menjadi sorotan dunia internasional dan berpotensi menjadi preseden penting. Kasus tersebut akan menguji batasan hukum terkait sejauh mana kewenangan seorang presiden dalam menerapkan kebijakan tarif yang berbasis pada undang-undang darurat di Amerika Serikat.
Baca Juga: M6 Cocok Jadi Mobil Keluarga untuk Mudik? Simak Daftar Harga Mobil BYD Februari 2026
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bedah Data: Fenomena Unik Peminat Mobil Mitsubishi, Makin Mewah Malah Makin Laku
-
Strategi Yadea Percepat Kepemilikan Motor Listrik Lewat Skema Kredit di PRJ 2026
-
Aturan Baru Malaysia Persulit Ekspansi Mobil Listrik China, Chery Hingga BYD Kena Imbas
-
Pemerintah Kembali Tunda Insentif Mobil Listrik, Industri Otomotif DIpaksa Menunggu Tanpa Kepastian
-
Daftar Mobil SUV 1500cc 2 Baris Terlaris Sepanjang 2026, Fronx Dikeroyok Duo Honda
-
Datsun Go Solusi Transportasi Merakyat? Kencang, Harga Miring, tapi Begini Catatan dari Pakar
-
Membongkar Fakta MPV Penggerak Roda Depan yang Sering Dianggap Remeh Saat Menanjak
-
Penjualan Toyota GR Supra Justru Melejit saat Produksinya Resmi Dihentikan
-
Tunda Memaksakan Diri Nyicil Vario Evo, Ini 6 Motor Under 5 Jutaan Cocok untuk Pelajar 2026
-
Ketidakjelasan Insentif Pemerintah Berisiko Hambat Laju Penjualan Mobil Listrik Nasional