PURWAKARTA - Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Purwakarta di Jalan Pramuka, Kecamatan Jatiluhur hari ini, Rabu (14/9/2022). Kedatangan ratusan pengemudi ojol ini meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam orasinya, disebutkan bahwa kenaikan harga BBM berdampak pada naiknya tarif sewa aplikasi sebesar 10 persen. Ini berdampak pada pendapatan para pengemudi ojol.
Sambungnya, jika memang pemerintah tidak bisa menurunkan harga BBM. Pemerintah disesar untuk memberikan subsidi BBM sebesar 30 persen untuk pengemudi ojol.
Dalam aksinya ini, sebanyak 217 personel Polres Purwakarta diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Mereka disebar ke sejumlah titik lokasi demo, agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan.
"Untuk pengamanan aksi para pengemudi ojol ini jumlahnya 217 personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub di Kabupaten Purwakarta," kata Kabag Ops, Kompol Dadang Garnadi, Rabu (14/9/2022).
Dadan menegaskan, pihaknya mengawal jalannya aksi unjuk rasa ratusan pengemudi ojol secara humanis. Sehingga massa aksi dapat melakukan aspirasinya tanpa terjadi perselisihan.
"Dalam melakukan pengamanan aksi para pengemudi ojol ini, kami mengendapkan sikap humanis dan untuk pengamanan di prioritaskan di Kantor DPRD Kabupaten Purwakarta," katanya melansir dari Jabarnews.com.
Dia menerangkan, ratusan personel gabungan yang diterjunkan di sebar ke sejumlah titik mulai dari Perempatan Sadang, Pasar Jumat hingga di Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta serta jalur yang dilintasi para pengemudi ojol.
"Personel Polres Purwakarta akan mengamankan di sejumlah titik, tetapi prioritasnya di Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Selain itu kita tempatkan sejumlah personel di jalan guna mengatur kelancaran lalulintas," terang Dadang.
Dadang menambahkan, terkait dengan pengalihan arus lalu lintas akibat aksi unjuk rasa pengemudi ojol ini pihaknya akan mempertimbangkannya namun melihat sistuasi dan kondisi di lapangan.
“Rekayasa lalin kita tentatif kita, liat situasional. Jika tidak diperlukan, ya tidak akan kita tutup. Tapi jika memang jumlah massanya diperkirakan bisa menutup Jalan, ya kita lakukan buka tutup. Kami mengibau agar para pengemudi ojol yang akan melakukan aksi, tetap menjaga keamanan dan ketenteraman, serta diharapkan bekerjasama dengan pihak kepolisian," pungkasnya. ***
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Pertama dalam Sejarah, Adzan Berkumandang di Old Trafford Kandang Manchester United
-
7 Fakta Blak-blakan Penganiayaan Mahasiswa UIN Saizu di Kamar Kos Purwokerto
-
Duo Emiten 'BUMI' Masuk Daftar Saham Paling Banyak Dibeli dan Dijual Asing
-
Deretan Pemain Timnas Indonesia di Eropa Berjuang Keras Hindari Jurang Degradasi
-
Pamer Foto Mesra Bareng Lindi Fitriyana, Virgoun Bereaksi Usai Undangan Nikah Bocor
-
BRI Cepu Genjot Digitalisasi: QRIS Jadi Andalan UMKM di Festival Ramadhan 2026
-
Gaduh Perjanjian Dagang RI-AS, Prof Harris: Jaga Kedaulatan Jangan Pakai Emosi Sesaat!
-
Bek PSG Achraf Hakimi Segera Diadili dalam Kasus Tuduhan Pemerkosaan
-
Claude Update AI "Karyawan Cerdas", Harga Saham IBM Rontok Parah!
-
Disnaker Sleman Buka Posko THR, Pengusaha Diminta Patuhi Kewajiban