Subang - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Subang menggelar Rapat Koordinasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang diwakili Dinas Sosial di Aula Sawala Salapan, Fave Hotel pada Senin (19/9/2022).
Asisten Daerah (Asda) I, Rahmat Effendi menjelaskan bahwa rakor tersebut adalah tindak lanjut dari keluhan masyarakat mengenai bantuan sosial yang tidak tepat sasaran agar nantinya penerima bansos menjadi tepat sasaran berdasarkan DTKS berkualitas.
Wakil Bupati (Wabup) Subang, Agus Masykur Rosyadi menyampaikan, berdasarkan data ada lebih dari enam triliun jiwa di Indonesia yang tidak tepat sasaran dalam hal pemberian bansos, salah satunya adalah Kabupaten Subang.
Wabup mengajak kepada seluruh pihak yang terkait untuk menuntaskan masalah Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) tersebut, dan meminta penjelasan dari pusdatim Kemensos RI terkait langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan.
"Saya beri waktu seminggu untuk mentuntaskan masalah data ini dan harus dimonitoring progres tiap harinya, untuk Dinsos diminta benar-benar teliti dalam mengupdate data agar tepat sasaran," jelas Wabup.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, H. Deden Hendriana mengungkapkan tentang penetapan DTKS di Kabupaten Subang pada bulan Juli tercatat 1.206.176 jiwa dan bulan Agustus sebanyak 1.205.880 jiwa.
"Untuk saat ini tengah kami lakukan perbaikan data sebanyak 60.998 jiwa bersama Disdukcapil," ungkap Deden.
Deden juga menyampaikan tentang tujuh isu strategis yang berkembang, mulai dari kepala keluarga (KK) yang masuk DTKS namun belum semua menerima bansos, kompetensi operator untuk update DTKS belum maksimal serta dukungan verivali DTKS yang belum memadai.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Subang, H. Sumarna menyampaikan sejumlah upaya yang sudah dan akan dilakukan bersama Dinsos terkait DTKS Kabupaten Subang.
Baca Juga: Nekat! Suami di Subang Tabrakan Diri ke Kereta Api, Tinggalkan Wasiat Ini
Sumarna juga menjelaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan pencocokan dan penelitian terhadap adminduk non aktif bersama pelayanan pembuatan adminduk (KTP/KK) bagi warga yang tidak memiliki adminduk secara jemput bola.(*)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Tiga Dara | Seaman Apa Sih Jakarta Buat Kita?
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Mengenal Sandiana Soemarko, Filantropis Indonesia di Balik Berbagai Aksi Kemanusiaan
-
Penetapan Tersangka Raudi Akmal Dipertanyakan, Kuasa Hukum Singgung Putusan Pengadilan
-
Tahan Uruguay, Pelatih Tanjung Verde: Ini Utang ke Timnas Kecil
-
Teknologi AI Masuk Industri Asuransi, LGI Luncurkan Fitur Cek Kesehatan Otomatis
-
NGORBIT: Dari Skripsi ke Dunia Gaib, Perjalanan Raka di Film 'Dukun Magang'
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Prediksi Yordania vs Aljazair: Adu Taktik dan Duel Bintang Demi Lolos Fase
-
Tiga Tahun Disekap Kekasih di Bandung, Pesan Kabar Baik ke Keluarga Ternyata Akal-akalan Pelaku