Subang - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Subang menggelar Rapat Koordinasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang diwakili Dinas Sosial di Aula Sawala Salapan, Fave Hotel pada Senin (19/9/2022).
Asisten Daerah (Asda) I, Rahmat Effendi menjelaskan bahwa rakor tersebut adalah tindak lanjut dari keluhan masyarakat mengenai bantuan sosial yang tidak tepat sasaran agar nantinya penerima bansos menjadi tepat sasaran berdasarkan DTKS berkualitas.
Wakil Bupati (Wabup) Subang, Agus Masykur Rosyadi menyampaikan, berdasarkan data ada lebih dari enam triliun jiwa di Indonesia yang tidak tepat sasaran dalam hal pemberian bansos, salah satunya adalah Kabupaten Subang.
Wabup mengajak kepada seluruh pihak yang terkait untuk menuntaskan masalah Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) tersebut, dan meminta penjelasan dari pusdatim Kemensos RI terkait langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan.
"Saya beri waktu seminggu untuk mentuntaskan masalah data ini dan harus dimonitoring progres tiap harinya, untuk Dinsos diminta benar-benar teliti dalam mengupdate data agar tepat sasaran," jelas Wabup.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, H. Deden Hendriana mengungkapkan tentang penetapan DTKS di Kabupaten Subang pada bulan Juli tercatat 1.206.176 jiwa dan bulan Agustus sebanyak 1.205.880 jiwa.
"Untuk saat ini tengah kami lakukan perbaikan data sebanyak 60.998 jiwa bersama Disdukcapil," ungkap Deden.
Deden juga menyampaikan tentang tujuh isu strategis yang berkembang, mulai dari kepala keluarga (KK) yang masuk DTKS namun belum semua menerima bansos, kompetensi operator untuk update DTKS belum maksimal serta dukungan verivali DTKS yang belum memadai.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Subang, H. Sumarna menyampaikan sejumlah upaya yang sudah dan akan dilakukan bersama Dinsos terkait DTKS Kabupaten Subang.
Baca Juga: Nekat! Suami di Subang Tabrakan Diri ke Kereta Api, Tinggalkan Wasiat Ini
Sumarna juga menjelaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan pencocokan dan penelitian terhadap adminduk non aktif bersama pelayanan pembuatan adminduk (KTP/KK) bagi warga yang tidak memiliki adminduk secara jemput bola.(*)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Tol Bocimi KM 72 Longsor! Jalur Arah Bogor dan Jakarta Ditutup Sementara
-
Identitas Korban Bus ALS di Muratara Mulai Terungkap, Ini Daftar Nama yang Sudah Teridentifikasi
-
5 Poin Panas Polemik PSEL Bogor: Mulai dari Ancaman Kesehatan Hingga Tawaran Studi Banding ke China
-
Bus ALS yang Terbakar di Muratara Ternyata Bawa Motor dan Tabung Gas Elpiji
-
5 Rekomendasi Brand Sepatu Lokal Terbaik yang Sedang Trend di Tahun 2026, Gaya Kamu Auto Naik Level
-
5 Rekomendasi Wisata Karawang Wajib Kamu Kunjungi Bareng Keluarga, Dijamin Seru dan Edukatif
-
Sejumlah Kader Nasdem dan Parpol Lain di Kabupaten Sarmi Papua Pindah ke PSI
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Perjalanan Pasutri asal Pati Berubah Mencekam saat Bus ALS Terbakar di Muratara
-
4 Rekomendasi Sepeda Gunung United Bike yang Ramah di Kantong Banget, Mulai Rp2 Jutaan