Anggaran Kesra Jabar Gate Satu Triliun untuk Nahdliyin Diketahui DPRD Jawa Barat, Secara Mendetail ?

PURWASUKA-Anggaran Kesra Jabar Gate Rp1 triliun untuk Nahdliyin Jawa Barat sampai saat ini masih dirahasikan Pemprov Jawa Barat. 

Pemprov Jabar masih belum mau membuka data rinci anggaran Kesra Jabar Gate Rp1 triliun untuk Nahdliyin Jawa Barat kepada publik. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat justru mengklaim anggaran Kesra Jabar Gate Rp1 triliun untuk Nahdliyin di Jawa Barat diketahui DPRD Jabar, diketahui nilai anggarannya dan penerimanya. 

“(Nilai anggaran dan penerima) iya pasti diketahui DPRD Jawa Barat, bantun Rp1 triliun lebih untuk Nahdliyin Jabar ini pasti diketahui DPRD Jawa Barat,” kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Seta Provinsi Jawa Barat, Barnas Adjidin, Bandung, Kamis, 29 Desember 2022.

Sebelum bantuan Kesra Jabar Gate Rp1 triliun untuk Nahdliyin dan bantuan atau hibah lainnya direalisasikan kata Barnas Adjidin, bantuan tersebut harus ditetapkan Pemprov Jawa Barat dan diketahui DPRD Jawa Barat. 

Sebelum ditetapkan Pemprov dan DPRD Jawa Barat, bantuan harus melalui beberapa mekanisme. Seperti, semua bantuan harus melalui aplikasi atau sistem yaitu, SIPD (Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan). Dalam sistem tersebut memuat nilai bantuan yang dibutuhkan dan lain sebagainya. 

Setelah usulan bantuan masuk sistem, baru data usulan bantuan didata dan disesuaikan dengan kemampuan APBD. 

Mengingat keterbatasan anggaran, beberapa usulan bantuan atau hibah yang sudah masuk SIPD bisa disetujui seluruhnya (bantuannya), dan ada yang sama sekali tidak disetujui, bisa juga dikurangi nilai usulan bantuannya. 

“Misalkan, ada yang minta bantuan atau hibah Rp400 juta ke Pemerintah Provinsi Jabar. Kita melihat kemampuan anggaran,  melihat urgensi-nya dan ketepatannya baru bisa disetujui dan ditetapkan,” jelas dia. 

Baca Juga: Info Prakiraan Cuaca di Jawa Barat Jumat 30 Desember 2022, Berikut Penjelasannya

“Semua usulan (bantuan atau hibah) tak selalu bisa kita realisasikan karena keterbatasan anggaran,” tambah dia. 

Untuk bantuan organisasi keagamaan  masuknya  ke Biro Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Jawa Barat. ***