PURWOKERTO.SUARA.COM, BANYUMAS - Sejak harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan pada tanggal 3 September 2022 lalu, pemerintah pusat mengklaim telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM secara bertahap.
Namun untuk wilayah Kabupaten Banyumas, belum ada kepastian kapan bisa disalurkan kepada para penerima BLT. Hal itu diakui Bupati Banyumas, Achmad Husein saat ditemui wartawan, Selasa (6/9/2022).
Menurutnya penyaluran tersebut bakal segera terealisasikan setelah adanya intruksi dari pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas pun belum dapat memastikan kapan dana tersebut turun.
"Sampai saat ini dari Kantor Pos belum ada kepastian dari pusat. Tadi kita sudah tanyakan ke kantor pos langsung, katanya belum bisa tahu kapan waktunya," katanya kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).
Husein menjelaskan berdasarkan hasil rapat dengan Mendagri dan Gubernur Jawa Tengah, diputuskan ada tiga mekanisme penyaluran BLT BBM. Yaitu BLT dari pusat yang seharusnya dibagikan hari Senin (5/9/2022), namun terpaksa ditunda karena ada tambahan nominal bantuan.
"Harusnya sudah turun 2x Rp150 ribu untuk dua bulan, mau dijadikan satu karena pak Presiden memberi tambahan lagi Rp200 ribu sehingga totalnya Rp500 ribu. Jadi agar tidak bolak-balik mau dijadikan satu saja untuk penyalurannya. Informasinya minggu ini ada juklak dari pusat untuk dijadikan satu," terangnya.
Selain BLT BBM dari pusat, Pemkab Banyumas juga sedang menggodok tambahan bantuan yang bersumber dari Dana Desa sesuai intruksi Menteri Perdesaan. Jumlahnya berapa ada di surat keputusan menteri.
"Selain itu pemerintah daerah juga diminta menyiapkan (bansos). Dananya itu dari Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mengatasi masalah inflasi. Akan kita rembuk dengan ketua dewan seberapa besar yang akan dialokasikan," jelasnya.
Jumlah penerima BLT BBM yang terdata dari pemerintah pusat ada sekitar 250 Kepala Keluarga di Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk penerima bantuan yang bersumber dari Dana Desa orangnya akan berbeda lagi.
Baca Juga: Banyak Dipakai untuk Skincare, Ini 5 Manfaat Sulfur untuk Kesehatan Kulit
"Jadi tidak menumpuk di orang-orang itu saja. Kalau BLT dari pemerintah pusat kan 250 ribu KK dengan Dana Desa kemungkinan itu jadi 300 ribu KK. Berarti hampir semuanya, karena jumlah KK di kita itu 480 ribu," tuturnya.
Sedangkan untuk mengatasi penurunan kemiskinan, pihak pemkab juga akan menyalurkan bantuan kepada ratusan penerima Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
"Ada bantuan bagi 500 RTLH pada masyarakat. Ini masih proses. Beda versinya tetapi masih dalam rangka itu. Sehingga nanti di masyarakat ada kegiatan," ungkapnya.
Guna memastikan penerima bansos di Kabupaten Banyumas tepat sasaran, Husein sementara masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (Anang Firmansyah)
Caption : Bupati Banyumas, Achmad Husein memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (6/9/2022). Suara.com/Anang Firmansyah
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga