Duduk Perkara Kasus yang Membelit Bambang Irawan, Ketua DPRD Purbalingga

PURWOKERTO.SUARA.COM, PURBALINGGA - Nama Bambang Irawan, Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga mendadak ramai diperbincangkan setelah aksi saling gugat dengan pengusaha asal Purwokerto, Anton Donovan. Bagaimana duduk perkara kasus ini?

Menurut Kuasa Hukum Anton Donovan, Joko Susanto, kasus bermula dari perkenalan antara Bambang Irawan dengan Anton Donovan pada tahun 2007. Keduanya dikenalkan seseorang yang dikenal keduanya.

Dari perkenalan ini, Bambang Irawan menjalin kerja sama dengan Anton. Bambang mendapat proyek pembangunan pabrik bulu mata di Purbalingga.

Bambang Irawan bekerja sama dengan Anton dalam pekerjaan proyek ini. Mereka sepakat dengan anggaran pembangunan pabrik sebesar Rp 565 juta. Bambang kemudian menyerahkan DP sebesar Rp 15 juta.

Menjelang selesai, Anton menagih biaya pembangunan yang disepakati. Namun Bambang tidak memberikan.

Anton sempat menagih ke pemilik pabrik. Namun pemilik pabrik mengatakan telah melunasi pembayaran ke Bambang Irawan.

Hingga pada 2010 Anton menggugat Bambang Irawan ke Pengadilan Negeri Purbalingga. Hasil sidang memutuskan perjanjian damai antara Anton dan Bamban Irawan.

Dalam perjanjian damai ini, Bambang bersedia membayar sisa dana sebesar Rp 55 juta per bulan dengan konsekuensi denda Rp 2 juta per hari jika tidak membayar. Dengan ketentuan ini, Anton menuntut Rp 4 miliar ke Bambang Irawan.

Namun, Bambang Irawan hanya membayar dua kali. Hal ini membuat Anton Donovan melalui kuasa hukumnya bersurat ke Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan.

Baca Juga: Sekitar 19,1 km dari Bandara Soekarno-Hatta, Pusat Perbelanjaan Ini Miliki Area Food Court yang Lengkap: Ada Masakan Orientalnya?

Setelah bersurat, Bambang Irawan menggugat perjanjian damai itu ke pengadilan. Bambang ingin membatalkan surat perjanjian damai hasil sidang.

"Yang jadi permasalahan, ini kan AD yang punya duit malah digugat sekarang, menganulir keputusan pengadilan tahun 2010. Itu akibat karena saya menyurati Ketua Umum Megawati, dampaknya dari itu," kata Joko Susanto.

"Sekarang kita gugat balik lagi supaya keputusan pengadilan tahun 2010 dieksekusi," ujar Joko Susanto.

Penasihat hukum Bambang Irawan, Endang Yuliati, membantah keterangan Joko Susanto. Endang menjelaskan utang kliennya tidak sampai Rp 4 miliar.

Menurutnya, sisa biaya pembangunan sebesar Rp 330 juta. Ia juga menyatakan Bambang Irawan bersedia membayar biaya sisa pembangunan proyek pabrik bulu mata.

Endang mengatakan kliennya menolak membayar karena ada material yang tidak sesuai kesepakatan dalam pembangunan proyek itu. Bambang meminta pembiayaan dihitung ulang sesuai dengan material yang digunakan.

Namun Anton menolah penghitungan ulang. Karena tidak ada titik temu, maka kasus inipun berlarut-larut tanpa kejelasan.

Endang juga menyatakan gugatan yang diajukan bukan untuk membatalkan kewajiban membayar, namun untuk menempatkan persoalan ini sesuai dengan kenyataanya. 

"Pada pokoknya klien kami siap dan sanggup menyelesaikan sisa pembayaran tersebut sesuai dengan fakta dan hukum yang benar dan berkeadilan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat sore (11/8/2023).***