Pejabat Daerah Ketar-Ketir, Mahfud MD Turun Tangan Dalami Lampung Viral, Aparat Penegak Hukum Tidak Boleh Ikut-ikutan

SUARA SEMARANG – Pembahasan tentang Lampung Viral tak ada habis-habisnya, pejabat daerah sekarang mulai ketar-ketir karena Mahfud MD pun kini turun tangan.

Viral Lampung di media sosial TikTok ini merupakan imbas dari kritik yang dilontarkan oleh seorang anak muda asal Lampung yang kini tengah menempuh studi di Australia.

Sosok anak muda bernama Bima Yudho dengan akun TikTok @awbimaxreborn telah membuat heboh warga Lampung dengan presentasinya yang ia unggah tentang alasan Lampung tidak maju-maju.

Pada awalnya, Bima Yudho melalui akun TikTok pribadinya mengunggah dirinya presentasi tentang daerah asalnya Lampung yang tidak maju-maju.

Dirinya pun membuat presentasi sebagai kritikan dari rakyat yang berasal dari Lampung, dengan gayanya yang sering mengatakan kena lo.

Dalam presentasi alasan kenapa Lampung tidak bisa maju-maju, Bima mengemukakan berbagai alasan yang menjadi penyebabnya.

Di antaranya adalah faktor infrastruktur yang terbatas, banyak sekali ditemui proyek-proyek mangkrak.

Selain itu, jalan-jalan yang menjadi infrastruktur umum untuk mobilisasi perekonomian di Lampung pun masih setengah hati, banyak sekali ditemui jalan yang bagus dan juga jalan yang rusak, padahal anggaran yang diturunkan menurutnya sangat banyak sekali untuk daerah Lampung.

Selain itu ada juga faktor pendidikan dan tata kelola yang lemah, dari sinilah sering terjadi praktek nepotisme dan korupsi oleh beberapa oknum.

Baca Juga: Konten TikTok Erika Putri Bikin si Cowok Ini Salting Mau Lihat Tempenya Erika, Ternyata Mencengangkan

Dan yang terakhir adalah faktor ketergantungan Lampung pada sektor pertanian.

Presentasi tersebut mendapatkan tekanan dari Gubernur Lampung, hingga pengaduan dirinya kepada pihak polisi oleh Ansori, SH. MH.

Mendengar hal itu, Mahfud MD pun geram apabila ada aparatur penegak hukum yang terlibat dalam kritikan yang disampaikan oleh Bima di akun @awbimaxreborn.

Menurut Mahfud MD, Bima mempunyai hak konstitusional untuk menyatakan kritikan apalagi demi perbaikan positif.

Sedang seorang Bupati tidak mempunyai kewajiban hukum apalagi menanggapi kritikan warganya, melainkan memiliki kewajiban moral sebagai pemimpin.

Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung, menurut Mahfud MD dalam obrolannya di akun YouTube R66 Newlitics yang diunggah pada 15 April 2023.