Lonjakan Harga Beras di Jateng, Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono Dorong Percepatan Penanganan

SUARA SEMARANG - Terjadi lonjakan harga beras di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Lonjakan harga ini berpotensi memicu kenaikan harga pangan lainnya maupun sektor non pangan di Jawa Tengah.

Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono meminta Pemprov Jateng melakukan langkah nyata guna menekan tren negatif tersebut. Sejumlah langkah efektif bisa dilakukan untuk menekan harga kembali normal.

Jika langkah cepat tak dilakukan maka lonjakan harga beras itu bisa meremen ke wilayah lain dan juga menimbulkan inflasi. Lantaran beras menjadi bahan pangan pokok masyarakat Jawa Tengah saat ini.

"Pemerintah harus segera turun, cek harga riil di masyarakat di tingkat konsumen itu berapa. Ketahui penyebabnya apa dan lakukan penetrasi untuk menekan harga itu," ujar Ferry.

Analisa berdasarkan data riil itu penting untuk saat ini guna pengambilan kebijakan yang tepat. Apakah stok di wilayah tersebut terbatas atau terjadi penumpukan stok di beberapa wilayah saja.

Lonjakan beras di sejumlah daerah itu terjadi pada jenis beras medium dan premium. Berdasarkan data Sistem Pemantauan dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata beras medium per 15 September 2023 di Jateng Rp12.679/ kg. Namun di Kota Tegal, Magelang, Kabupaten Brebes, dan Kendal mencapai Rp13.500/ kg. Sementara di Kabupaten Temanggung Rp13.333/ kg.

Ditambahkan, untuk beras kualitas premium, harga rata-ratanya Rp14.011/ kg. Tetapi di Kota Tegal dan Kabupaten Boyolali, harga per kilogram Rp15.000. Harga beras kualitas premium di Kabupaten Purworejo Rp14.833/ kg, Kabupaten Cilacap Rp14.750/ kg, dan Kota Surakarta Rp14.667/ kg.

Ferry mengingatkan betul pada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng agar menjadikan hal ini persoalan serius. Alasanya, lonjakan harga beras bisa saja memicu kenaikan harga pangan lainnya. Bahkan tak menutup kemungkinan berpengaruh di sektor non pangan.

Terlebih lagi saat ini Jawa Tengah masih dihadapkan dengan persoalan angka kemiskinan dan stunting yang juga menjadi fokus pemerintah pusat. Saat ini masih ada 17 kabupaten/ kota yang menjadi fokus penurunan stunting.

Baca Juga: Layanan Jemput Bola Imigrasi Semarang untuk WNA di Salatiga

"Jangan sampai lonjakan harga beras ini akan berpengaruh negatif pada upaya penurunan angka kemiskinan dan masalah stunting di Jawa Tengah," tandasnya.

Terkait ketersediaan beras, pada Desember 2023 nanti, diperkirakan masih ada sisa stok sebesar 96 ribu ton. Sementara Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) Jawa Tengah, posisi September 2023 ini sebesar 150 ton setara beras, yang siap didayagunakan untuk mengatasi kekurangan pangan masyarakat. (ADV/ANF)