SuaraSerang.id - Kementerian Tenaga Kerja tengah mematangkan persiapan langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. Persiapan tersebut dilakukan agar BSU dapat tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
Demikian disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam keterangan persnya pada Rabu (31/8/2022).
Menurut Menaker, saat ini Kementerian Tenaga Kerja tengah memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. BSU sendiri, menurut Ida Fauziyah, ditargetkan dapat disalurkan pada September 2022 ini.
Beberapa persiapan yang dilakukan oleh Kemnaker di antaranya ialah penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU, memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
Terkiat dengan teknis penyaluran BSU sendiri, nantinya Kemnaker akan bekerja sama dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia.
"Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.
BSU merupakan salah satu bantuan sosial yang dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak kekuatan ekonominya.
Baca Juga: Wuih, Farel Prayoga Berangkat Sekolah pakai Jet Pribadi
Syarat Penerima BSU
Melansir dari situs Kemnaker, ada sejumlah syarat untuk menerima BSU ini. Pertama, pekerja harus merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. Kemudian pekerja juga harus merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021.
Terkait gaji/upah, maksimal gaji yang diterima pekerja ialah Rp3,5 juta. Sementara untuk pekerja yang bekerja di wilaya dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan tersebut berubah menjadi paling banyak sebesar upah minimun kabupaten/kota tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Meledak! ! Ahmad Dhani Serang Maia Estianty Sampai Ungkit Dugaan Perselingkuhan dengan Petinggi TV
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
5 Krim Malam Mengandung Peptide untuk Wajah Lebih Kencang dan Bebas Kerutan
-
Hari Buruh 2026: Saat Harapan Berjalan Berdampingan dengan Kekhawatiran
-
Negara Akan Ambil Alih! Prabowo Terbitkan Keppres Satgas PHK, Pasang Badan Bela Buruh yang Terancam
-
Hukum Pakai Nama Suami di Belakang Nama Istri, Apakah Boleh dalam Islam?
-
Audiensi di DPR, Buruh Tuntut Upah Layak dan Hapus Outsourcing
-
Aurel Tak Tahan dengan Kebiasaan Suami dan Ingin Sudahi Pernikahan, Atta Halilintar Beri Klarifikasi
-
Khamenei Klaim Kemenangan atas AS, Iran Pertegas Kendali Selat Hormuz
-
Konvoi Global Sumud Tembus Blokade Israel, Lanjutkan Misi Kemanusiaan ke Gaza
-
Tak Sekadar Demo, 7 Tuntutan Buruh di Palembang Ini Bisa Ubah Gaji dan Masa Depan Pekerja
-
Apa Perbedaan Tinted Sunscreen dan Sunscreen Biasa? Ini Kelebihan vs Kekurangannya