Menkeu Sri Mulyani Mengaku Belum Tahu Transaksi Aneh 300 Triliun, Tapi Sudah Terima Surat PPATK

PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengirim surat kepada Sri Mulyani, Menteri Keuangan (Menkeu) RI.

Hal ini berdasar adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan atau agak aneh di Kementerian Keuangan, berdasar endusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD beberapa waktu lalu.

Walau begitu, Sri Mulyani anak buah Presiden RI Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) mengaku kalau ia belum melihat angka seperti yang dikabarkan itu.

"Saya baru saja menerima surat PPATK terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun itu," kata Sri Mulyani.

Kemudian katanya lagi, "Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mahfud MD dan Pak Ivan dari PPATK".

Sri Mulyani menuturkan kalau ia juga sudah menerima sebanya 36 lembar, akan tetapi tidak melihat angkanya.

"Lembaran surat ada 36 tapi belum lihat angkanya," sambung Menkeu Sri Mulyani usai dampingi Presiden Jokowi sidak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta seperti dikutip dari channel YouTube Berita Surakarta, Kamis (9/3/2023).

Sekembali ke Jakarta akan mengomunikasikan lagi dengan Mahfud MD dan Ivan Yustiavandana terkait angka Rp300 triliun itu.

Sri Mulyani beberkan lagi akan menanyakan lagi ke Ivan Yustiavandana, "Saya tanya lagi bagaimana cara menghitungnya seperti dalam surat yang disampaikan tapi nga ada satu angka pun di dalam surat itu," katanya.

Baca Juga: Mario Dandy Ternyata Baru Satu Bulan Merajut Cinta dengan AG

Sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD berkoar-koar terkait dugaan transaksi mencurigakan yang melibatkan sebanyak 460 orang di Kementerian Keuangan RI.

Transaksi aneh itu kata Mahfud MD telah dilaporkan sejak 2009 ke Kemenkeu, hanya saja tidak ada kemajuan.

"Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun," kata Mahfud dalam pernyataan, dilihat di YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (9/3/2023).

Masih kata Mahfud MD, akan tetapi sejak 2009, karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respons.

Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael Alun Trisambodo. Rafael itu jadi kasus, lalu dibuka.

"Lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno, sama, ndak ada yang tahu sampai ratusan miliar, diungkap KPK baru dibuka," ungkap Mahfud MD. [*]