Kursi Menpora Kembali Diduduki Orang Partai, Ini Kata Pengamat

Suara.com - Kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kembali diduduki orang partai. Kali ini, Zainudin Amali yang menjabat orang nomor satu di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) periode 2019-2024.

Politikus partai Golkar itu resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada, Rabu (23/10/2019).

Zainudin Amali menjadi politikus ke-10 yang menduduki kursi Menpora, sejak kali pertama diisi Abdul Gafur yang juga kader Golkar pada 1978 silam.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut fenomena tersebut merupakan hal wajar.

Menurutnya, dalam kancah politik, tak bisa dipungkiri bahwa proses pembagian jatah menteri di kabinet suatu pemerintahan sangat berkaitan dengan tarik ulur partai politik.

"Komposisi menteri itu sebenarnya bagian dari tarikan politik dan partai. Artinya, memang ada pos kementerian yang diincar partai politik, itu tidak bisa dinafikan," ujar Adi saat dihubungi Suara.com, Rabu (23/10/2019).

"Saya kira Golkar memang menjadikan kursi Menpora ini sebagai suatu hal yang penting, untuk dibenahi. Makanya ada Pak Zainudin Amali (yang ditunjuk). Pak Zainudin ini mantan aktivis, politisi senior Golkar, dan saat ini masih anggota DPR," sambungnya.

Menurut Adi, hal terpenting dalam mencari sosok pemimpin suatu Kementerian bukanlah perihal status sebagai orang partai, atau dari kalangan profesional.

Melainkan, lanjut Adi, lebih kepada tujuan utama sosok tersebut kala menduduki tampuk pimpinan.

Baca Juga: Cerita Zainudin Jadi Menpora: Batal Rapat DPR hingga Ngantuk Tunggu Antrean

"Jadi yang terpenting di Kemenpora ini kan harus bisa membenahi sistem ke depan. Terutama ya kualitas keolahragaan di Indonesia," tuturnya.

"Dan yang kedua harus bisa menutup rapat-rapat kemungkinan terjadinya penyimpangan seperti yang terjadi pada Menpora sebelumnya."

"Ini banyak Menpora yang terkena kasus korupsi. Zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), ada yang kena (yakni Andi Mallarangeng). Karena itu, pasti ada sistem yang tidak benar. Kita harap Pak Zainudin bisa membenahi itu," sambungnya.

Lebih jauh, Adi Prayitno menilai, sangat sulit mencari ahli di bidang olahraga yang juga terjun langsung ke dunia politik.

"Mencari orang di dunia keolahragaan yang kompeten itu memang susah. Karena kita sulit mencari atlet-atlet atau ahli olahraga yang terjun ke politik, resource mereka di partai juga terbatas," bebernya.

"Itulah kenapa yang masuk itu (kalangan partai). Karena resource dari kalangan profesional tidak ada yang memiliki portfolio soal Kementerian," pungkas Adi.