Dikepung Koalisi Partai-Partai Besar, Anies Baswedan Bisa Jadi Presiden 2024 Dengan Syarat Ini

Suara Sumatera - Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan memang digagas oleh koalisi perubahan yang disokong oleh tiga partai, Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS. Meski nantinya Anies Baswedan bakal dikepung oleh partai-partai besar pendukung pemerintah, namun hal tersebut tidak merintangi kemenangan menjadi Presiden 2024.

Nantinya Anies Baswedan akan dikepung oleh koalisi pendukung pemerintah yakni KIB, KIR dan partai PDI Perjuangan.

Hal ini dinilai pengamat politik Jamiluddin Ritonga sebagai sesuatu yang wajar.

"Kelompok KIB, KKIR, dan PDIP akan mengusung capres untuk melanjutkan program Jokowi. Karena itu, siapa pun capres yang mereka usung bertujuan untuk mempertahankan status quo," ungkap Jamiludin Ritonga.

Karena itu, kecenderungan dua poros pengusung capres-cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang dengan melihat fakta di lapangan saat ini.

Rakyat yang tidak puas dengan arah pembangunan saat ini akan memilih capres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.

Sedangkan rakyat yang cenderung puas dengan pembangunan pasti akan memilih capres dari kubu pemerintahan.

"Karena itu, pasangan capres mana yang menang akan ditentukan perbedaan persentase pemilih yang pro status quo dan pro perubahan. Kalau lebih banyak pemilih yang pro status quo, maka yang berpeluang menang pasangan capres yang diusung KIB atau KKIR atau PDIP," sambung dia.

Kemenangan pasangan capres-cawapres tidak ditentukan banyak tidaknya partai yang mengusung dan mendukung.

Baca Juga: Polisikan Oknum Pengacara, Jhon LBF Tegaskan Tak Akan Cabut Laporan

Jamiluddin menilai Anies sangat berpeluang untuk menang jika rakyat menginginkan perubahan.

"Meskipun Anies diusung hanya tiga partai, namun bila mayoritas rakyat memang menginginkan perubahan, maka peluang menang sangat terbuka," jelasnya.

Jamaluddin menjelaskan bahwa kalkulasi itu hanya berlaku jika para penyelenggara pemilu bekerja profesional. KPU dan Bawaslu sungguh menjaga independensinya.

"Namun, kalau KPU dan Bawaslu berpihak kepada pasangan capres tertentu, tentu semua kalkulasi itu tidak berlaku," tandasnya.