Jokowi Bantah Istana Bekingi Ponpes Al Zaytun

Suara Sumatera - Presiden Jokowi  Widodo membantah tudingan yang menyebut ada pihak Istana Negara membekingi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Pesantren itu mendapat penolakan karena dituding terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII) dan menyebarkan ajaran Islam yang menyimpang. 

"Saya dong Istana? Ndak lah, ndak, ndak ndak," kata Jokowi melansir Antara, Senin (26/6/2023). 

Jokowi meminta agar masyarakat bersabar untuk menanti tindakan pemerintah terhadap Ponpes Al Zaytun.

"Ya sabarlah itu. Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama, sudah saya perintahkan untuk mendalami, untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan," jelasnya.

Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang dinilai mengajarkan ajaran sesat karena menyampaikan bahwa salat antara jamaah pria dan wanita dapat digabung dalam satu baris.

Kemudian membolehkan zina dan dosanya bisa ditebus dengan uang, serta akan mendirikan pesantren Kristen. Panji Gumilang juga pernah berpidato dengan mengaku dirinya beraliran komunisme.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ponpes Al Zaytun sudah meneliti ponpes tersebut sejak 2002 dan mengungkapkan kontroversi terkait dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan dan konsep keagamaan yang dipahaminya.

MUI menemukan adanya indikasi penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban yang diterapkan pimpinan Al Zaytun, sebagaimana dimuat dalam majalah Al Zaytun, hingga aspek kepemimpinan Panji Gumilang dan sejumlah pengurus yayasan yang memiliki kedekatan dengan organisasi NII KW IX.

Baca Juga: Erick Thohir Tanggapi Polri Temukan Indikasi Mafia Bola Pengaturan Skor di Liga 1 Indonesia

Menko Polhukam Mahfud MD telah menyampaikan akan ada tiga tindakan dalam penanganan polemik kegiatan Pondok Pesantren Al Zaytun.

Pertama, penanganan dugaan tindak pidana di Al Zaytun akan diserahkan kepada kepolisian.

Kedua, pemberian sanksi administrasi kepada Ponpes Al Zaytun yang mempunyai lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi.

Ketiga yang akan diambil adalah menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya penanganan terhadap polemik Al Zaytun. Dalam hal ini Kemenkopolhukam akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.