Geger Menteri Agama Beri Sertifikat Halal ke Produk Minuman Keras Wine, Benarkah?

Suara Sumatera - Media sosial diramaikan dengan beredarnya kabar yang menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) memberikan label halal terhadap minuman keras wine.

Kabar tersebut berkembang terkait hebohnya 'wine halal' minuman bermerk Nabidz yang diklaim merupakan jus anggur tanpa alkohol. 

Adapun narasi berasal tangkapan layar yang dibagikan sebagai berikut:

"Akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh ummat muslim terbukti, beginilah jika sertifikat halal dikelola oleh penguasa".

Dalam tangkapan layar itu juga disematkan tulisan, "Mentri Agama Yahudi".

Lantas benarkah klaim yang disampaikan pengunggah?

PENJELASAN
Dari penelusuran, tidak ada informasi valid yang menyebut bahwa Menteri Agama memberikan sertifikat halal terhadap minuman keras (miras) wine.

Isu tersebut berkembang rupanya terkait produk minuman jus anggur bermerk Nabidz yang semula dianggap tidak memiliki kadar alhokol karena sudah tersertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama nyatanya terdapat kekeliruan.

Dijelaskan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh, MUI tidak pernah menetapkan kehalalan atas produk Nabidz. Karena itu, MUI tidak bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat halal produk tersebut.

Baca Juga: Komentar Lengkap Mason Greenwood usai Didepak Manchester United, Akui Tak Ingin Ganggu Klub

“Sesuai pedoman dan standar halal yang dimiliki MUI, MUI tidak menetapkan kehalalan produk yang menggunakan nama yang terasosiasi dengan yang haram. Hal ini termasuk dalam hal rasa, aroma, dan kemasan seperti wine. Apalagi jika prosesnya melibatkan fermentasi anggur dengan ragi, persis seperti pembuatan wine,” ujar Kiai Niam.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal menyebutkan empat kriteria penggunaan nama dan bahan.

Pertama, tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

Kedua, tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (‘urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao.

Ketiga, tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbukan rasa atau aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mi instan rasa babi, bacon flavour, dan lain-lain.

Keempat, tidak boleh mengonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama-nama makanan atau minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dan lain-lain.