Solidaritas Komunitas Punk Medan untuk Rempang: Kedaulatan Bukan Milik Investor

Suara Sumatera - Warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, menolak direlokasi untuk pembangunan proyek Eco City. Perlawanan pun terjadi. Warga memilih bertahan di lokasi yang diklaim sebagai kampung-kampung Melayu tua di Rempang.

Bentrokan antara warga dan aparat pun pecah beberapa waktu lalu. Anak-anak juga terkena dampanya hingga dilarikan ke rumah sakit. Kericuhan juga kembali terjadi di kantor BP Batam. Puluhan orang ditangkap polisi dengan tuduhan provokator. 

Aksi aparat itu memicu reaksi masyarakat. Komunitas Punk Medan pun menggelar aksi solidaritas untuk warga Rempang. Aksi itu berlangsung di Jalan Gatot Subroto, Kamis (21/9/2023). 

Dalam aksinya, mereka terlihat berdiri pinggir jalan sambil membentangkan spanduk bertuliskan 'Solidaritas Punk untuk Rempang-Galang' dan 'Tanah untuk rakyat lawan penggusuran'.

Salah seorang anak punk Jovan Siahaan mengatakan, pemerintah belakangan ini cukup masif melakukan penggusuran terhadap masyarakatnya.

"Kondisinya buat ku cukup membahayakan, rentetan-rentetan konflik agraria di seluruh Indonesia cukup masif beberapa tahun belakang, banyak orang digusur," kata Jovan.

Menurut Jovan, dari konflik-konflik agraria yang terjadi menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada rakyatnya. Tanah untuk rakyat hanya jadi jargon semata. 

"Dari konflik yang sebelumnya makin jelas negara tidak berpihak sama rakyat. Bahwa tanah untuk rakyat hanya jadi jargon saja, gak ada implementasinya," ungkap Jovan. 

Dirinya mengatakan konflik agraria semakin besar Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Kondisi ini mengancam hak dasar masyarakat untuk hidup.

Baca Juga: Portal Pendaftaran PPPK Karimun Sudah Dibuka, 332 Formasi Terbuka untuk Guru

"Kita bersolidaritas, agar banyak orang tahu kondisi yang sebenarnya bahwa penggusuran itu harus dilawan. Negara ini punya kita, kedaulatan milik rakyat, bukan milik para investor," tegasnya. 

Jovan menilai apa yang terjadi saat ini tidak ubahnya penjajahan gaya baru. Demi membangun sebuah proyek investasi, negara malah tidak ramah sama rakyatnya. 

"Bagaimanapun hak atas tanah, hidup, kan gak bisa semua dibayar dengan uang atau bicara ganti rugi, gak semua bisa dibeli. Memori terhadap masa lalu, akar budaya, masyarakat Rempang, Galang, sudah menempati 16 kampung tua, sudah ada sejak 1830-an," ungkapnya. 

"Mereka mau digusur demi investasi, demi sebuah proyek itu gak masuk akal," sambungnya.

Dirinya meminta pemerintah menghentikan penggusuran dan kekerasan terhadap rakyat. Jovan juga mendesak agar pemerintah hentikan konflik di Rempang dengan membatalkan proyek Eco City.

"Cabut semua aparat, batalkan PSN, dan bebaskan semua warga Rempang yang ditahan kepolisian pada aksi bentrokan kemarin," jelasnya.