News / Nasional
Minggu, 08 Februari 2026 | 20:58 WIB
Petugas dari Kejaksaan Agung melintas di tengah tumpukan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd]
Baca 10 detik
  • Survei Indikator Politik Indonesia (15-21 Januari 2026) menunjukkan mayoritas publik setuju pameran uang hasil korupsi Kejaksaan Agung.
  • Sebanyak 70,7 persen publik yang mengetahui kebijakan Kejaksaan Agung tersebut meyakini sebagai wujud komitmen transparansi.
  • Survei melibatkan 1220 responden, namun 24,3 persen publik menilai pameran uang sitaan tersebut hanya sebagai pencitraan saja.

Suara.com - Mayoritas publik disebut setuju terhadap langkah Kejaksaan Agung yang menunjukkan tumpukan uang hasil penindakan kejahatan korupsi. Mereka anggap langkah tersebut bagian dari transparansi.

Adalah survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mengenai sikap publik tentang kebijakan Kejaksaan Agung yang memamerkam uang hasil penindakan korupsi.

Melalui survei nasional yang dilakukan pada 15-21 Januari 2026, hasilnya sebanyak 50,2 persen publik yang tahu tentang kebijakan Kejaksaan Agung, sedangkam sisanya yang tidak tahu sebanyak 49,8 persen.

Adapun mayoritas publik setuju dengan rincian 8,1 persen sangat setuju dan 62,6 persen setuju.

Sisanya 12,4 persen kurang setuju; 5,3 tidak setuju sama sekali; dan 11,6 persen tidak tahu/tidak menjawab.

Selain setuju, mayoriyas publik juga berkeyakinan langkah Kejaksaan Agung memamerkan uang sitaan hasil penindakam kasus korupsi merupakan bagian dari komitmen dan transpransi dari Kejaksaan Agung.

"61,8 persen mengatakan itu komitmen dari Kejaksaan untuk transparansi pemberantasan korupsi," kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (8/2/2026).

Meski begitu, sebanyak 24,3 persen menganggap langkah Kejaksaan Agung tersebut hanya pencitraan karena kerugian negara akibat kejahatan lebih besar hingga ratusan triliun. Sisanya 13,9 persen tidak tahu/tidak menjawab.

Diketahui, populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Survei Nasional yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Baca Juga: Tembus 79,9 persen, Kenapa Kepuasan Kinerja Prabowo Lebih Tinggi dari Presiden Sebelumnya?

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1220 orang.

Dengan asumsi metode simple random sampling. ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error-MoE) ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Load More