Kuota Pertalite dan Solar Subsidi Habis September 2022, Pengamat Kritik Pedas Pemerintah: Kurang Sigap, Buruk Tata Kelola BBM!

SuaraSumedang.Id - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa baru-baru ini menyinggung soal Bahan Bakar Minyak  (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi.

Diketahui, BBM jenis Pertalite dan Solar Subsidi menjadi topik yang cukup hangat dibahas belakangan ini.

Herry secara tegas menyoroti soal kuota Pertalite dan Solar subsidi yang akan segera habis pada September 2022 mendatang.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah menyiapkan prakondisi konsekuensi perihal kuota BBM Bersubdisi.

"Pemerintah ini kan harusnya menyiapkan prakondisi atas konsekuensi kuota Pertalite dan Solar subsidi, misalnya penyediaan cadangan dan optimalisasi produksi BBM dalam negeri," ujar Herry. Dilansir dari Suara.com, Sabtu (27/8/2022).

Dia menilai bahwa kesiapan Pemerintah saat ini buruk terlebih menyoal BBM.

Herry juga menilai pemerintah perlu untuk mengantisipasi kekurangan kuota Pertalite dan Solar subsidi.

Kendati demikian, kata dia, yang terjadi saat ini tidak terlepas dari tata kelola yang kurang maksimal dalam konteks penyediaan BBM yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Bisa diduga Pemerintah kurang sigap, buruk dalam tata kelola penyediaan BBM, padahal ada sumbernya ada dari dalam maupun dari luar. Artinya ini sudah dihitung sebelumnya," ujar Herry.

Baca Juga: PAN Segera Umumkan Sosok yang Bakal Diusung Jadi Capres 2024, Zulhas, Ganjar hingga RK Tak Luput dari Absen

Lebih lanjut Pengamat Sosial ini mengingatkan kembali komitmen Pemerintah terkait Energi Baru Terbarukan sebagai alternatif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan maupun persediaan BBM.

"Sudah ada UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sebagai landasan hukum untuk menerapkan EBT. Saya kira ini juga akan memberikan implikasi positif ketika penerapannya berjalan misalnya bisa mengantisipasi kuota Pertalite dan Solar subsidi," ujarnya menambahkan.

Tidak hanya itu, dengan kondisi yang terjadi saat ini, dia ingin Presiden Jokowi menghentikan sejumlah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang tidak produktif dan cenderung merugikan APBN.