Dewan Kolonel Jadi Alat Bangun Elektabilitas Puan Maharani, Bikin Macet Jalan Ganjar Pranowo Nyapres?

SuaraSumedang.id - Beberapa anggota DPR RI fraksi PDIP membentuk tim bernama Dewan Kolonel yang dimaksudkan menyokong pencapresan Puan Maharani di Pilpres 2024, mendatang. 

Terbentuknya Dewan Kolonel dianggap mempersempit kesempatan Ganjar Pranowo untuk maju diusung PDIP di pipres dua tahun mendatang.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menganggap wajar pembentukan Dewan Kolonel tersebut. Ujang mengatakan perorangan di fraksi PDIP DPR RI berhak mendukung siapa saja untuk maju jadi capres, termasuk anak kandung Megawati Soekarnoputri--pendiri partai berlogo moncong putih--Puan Maharani.

Jajang menganalisis, Dewan Kolonel sengaja dibentuk guna bisa mendongkel elektabilitas Puan Maharani yang masih rendah dan membangun pencitraan Ketua DPR RI tersebut.

"Yang pertama elektabilitas Puan masih rendah, masih kecil maka perlu ditingkatkan maka dibentuk lah Dewan Kolonel itu," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (21/9/2022), melansir dari Suara.com.

Selain itu, tim tersebut dibentuk dalam rangka menjegal Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya tinggi berdasarkan beberapa lembaga survei. 

"Nah dengan tim ini apakah akan menyulitkan Ganjar atau tidak atau seperti apa. Tentu ini bagian dari pada ikhtiar bagian dari usaha PDIP untuk bisa memuluskan Puan menjadi capres," ucapnya.

Alhasil, kata dia, jika tujuan Dewan Kolonel itu berjalan mulus, maka bukan tidak mungkin jalan Ganjar untuk maju di Pilpres 2024 akan semakin sempit karena seiring berjalannya waktu elektabilitas Puan Maharani akan semakin tinggi.

"Suka tidak suka pada saat yang sama akan bersaing akan berbenturan dengan Ganjar dan mungkin saja tadi akan menyulitkan Ganjar. Karena sama-sama jalan Puan jalan, Ganjar jalan dalam konteks membangun pencitraan," katanya.

Baca Juga: Sepakat Omongan Najwa Shihab, Istri Polisi Ini Bilang Jadi Korban Permainan Penegak Hukum

"Dan kita tahu Ganjar sudah mulai dari dulu dimasukkan kotak di pinggirkan dikucilkan termasuk tak diundang dalam acara PDIP beberapa hari yang lalu acara di Jateng tak diundang acara PDIP," tambahnya.