PSSI Akan Beri Lisensi AFC Pro Pada Uston Nawawi, Kode Dapat Izin Jadi Pelatih Kepala Persebaya Surabaya?

SUARA SUMEDANG – Persebaya Surabaya nampak hingga kini belum menemukan sosok pelatih yang pas untuk menahkodai tim berjuluk Bajol Ijo.

Meski pelatih sementara, Uston Nawawi mampu memberikan tren positif pada Persebaya namun ia belum memiliki lisensi AFC Pro.

Hal inilah, yang membuat manajemen kelimpungan untuk menemukan sosok pelatih Persebaya yang tepat dan bisa terus memberikan dampak positif.

Sesuai dengan regulasi Liga 1 untuk menjadi pelatih klub, minimal sertifikat yang dimiliki ialah AFC Pro atau UEFA Pro.

Uston Nawawi sebetulnya telah mengikuti kursus kepelatihan lisensi AFC Pro modul 1 pada 28 November sampai dengan 4 Desember 2022.

Sontak ia hanya butuh melengkapi modul 6 dan 7 untuk mendapatkan Lisensi FC Pro, namun yang disayangkan oleh Yahya Alkatiri manajer Persebaya, PSSI belum memberikan jadwal.

Terbaru PSSI telah memberikan jadwal untuk Uston Nawawi suapaya bisa mendapatkan lisensi yang dibutuhkan untuk menjadi pelatih klub Liga 1.

"Kemarin kita sempat sama bagian kepelatihan khususnya coach YT (Yeyen Tumena), alhamdulillah jadwal untuk modul 6 sama modul 7 sudah keluar,” ujar Uston Nawawi dikutip dari akun YouTube Joko Malis Soccer (6/9/2023).

Modul 6 ini akan dijadwalkan pada akhir Oktober hingga November sementara modul 7 akan dilaksanakan awal Desember.

Baca Juga: Profil Kim Jin-sung, Pemain FC Seoul yang Resmi Gabung PSMS di Liga 2

"Terus modul 7 kita masuk kelas lagi, dan ujian terakhir ada teori ada praktek, itu di awal Desember. InsyaAllah tahun ini sudah clear," tambahnya.

Jika tetap mempertahankan Uston Nawawi dan tidak memilih pelatih baru, Persebaya Surabaya terancam sanksi.

Semua itu tidak terlepas dari regulasi yang telah ditetapkan, paling lambat usai menunjuk pelatih sementara pihak klub deberikan waktu 1 bulan untuk mencari pelatih kepala.

Jika melihat hal itu maka batas akhir Persebaya untuk mencari pelatih ialah 13 September 2023 jika tidak maka akan dikenakan denda Rp100 Juta. (*)