Saat ini kasus tersebut audah mulai memasuki agenda pembacaan tuntutan. Sidang pembacaan tuntutan harusnya digelar pada Kamis tanggal 27/10/2022. Akan tetapi sidang tersebut ditunda.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Mumuh Andriansyah menyatakan bahwa pihaknya baru saja menerima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Surat tersebut berisikan restitusi dari sepuluh korban.
Sementara itu, jaksa merencanakan akan memasukkan nila restitusi dari para korban ke dalam surat tuntutan.
"JPU berpendapat untuk mengakomodasi dalam surat tuntutan sebagai bahan pertimbangan, makanya tim JPU memohon ke majelis hakim untuk penundaan hari persidangan," ungkap Mumuh di Bandung, Jawa Barat, hari ini.
Adapun terkait berapa nilai dari semua restitusi dari 10 korban tersebut Mumuh masih enggan untuk menyebutnya. Hal ini dikarenakan tim Jaksa Penuntut Umjm masih mendalami persoalan tersebut.
"Nantilah di saat sidang tuntutan berlangsung akan diketahui berapa nilai restitusi 10 korban itu berdasarkan surat dari LPSK," tambah Mumuh.
Di sisi lain, Achmad Satibi selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengabulkan permohonan dari Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penundaan sidang hingga pada hari Rabu 16 November 2022 mendatang.
Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Doni Salmanan didakwa menyebarkan berita bohong (hoaks) serta menyesatkan. Hal tersebut memicu masyarakat tertarik untuk berinvestasi melalui aplikasi Quotex seperti yang ditawarkan Doni.
Dalam dakwaan dari JPU, para korban mengalami kerugian sebesar Rp24.366.695.782 yang disebabkan oleh perbuatan Doni Salmanan.
Baca Juga: Pratama Arhan Diledek Media Vietnam karena Jadi 'Cadangan Mati' di Tokyo Verdy
Pasal yang menjerat Doni Salmanan pada kasus ini ialah Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan yang pertama.
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot
-
Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral
-
Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan
-
Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan
-
Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan
-
BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan
-
Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel
-
Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak
-
Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali