Kabar Doni Salmanan Pasca 7 Bulan Ditangkap

Saat ini kasus tersebut audah mulai memasuki agenda pembacaan tuntutan. Sidang pembacaan tuntutan harusnya digelar pada Kamis tanggal 27/10/2022. Akan tetapi sidang tersebut ditunda.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Mumuh Andriansyah menyatakan bahwa pihaknya baru saja menerima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Surat tersebut berisikan restitusi dari sepuluh korban.

Sementara itu, jaksa merencanakan akan memasukkan nila restitusi dari para korban ke dalam surat tuntutan.

"JPU berpendapat untuk mengakomodasi dalam surat tuntutan sebagai bahan pertimbangan, makanya tim JPU memohon ke majelis hakim untuk penundaan hari persidangan," ungkap Mumuh di Bandung, Jawa Barat, hari ini.

Adapun terkait berapa nilai dari semua restitusi dari 10 korban tersebut Mumuh masih enggan untuk menyebutnya. Hal ini dikarenakan tim Jaksa Penuntut Umjm masih mendalami persoalan tersebut.

"Nantilah di saat sidang tuntutan berlangsung akan diketahui berapa nilai restitusi 10 korban itu berdasarkan surat dari LPSK," tambah Mumuh.

Di sisi lain, Achmad Satibi selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengabulkan permohonan dari Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penundaan sidang hingga pada hari Rabu 16 November 2022 mendatang.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Doni Salmanan didakwa menyebarkan berita bohong (hoaks) serta menyesatkan. Hal tersebut memicu masyarakat tertarik untuk berinvestasi melalui aplikasi Quotex seperti yang ditawarkan Doni.

Dalam dakwaan dari JPU, para korban mengalami kerugian sebesar Rp24.366.695.782 yang disebabkan oleh perbuatan Doni Salmanan.

Baca Juga: Pratama Arhan Diledek Media Vietnam karena Jadi 'Cadangan Mati' di Tokyo Verdy

Pasal yang menjerat Doni Salmanan pada kasus ini ialah Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana  telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan yang pertama.