TANTRUM - Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Pencak Silat Indonesia (DPW PPSI) Jawa Barat menargetkan seluruh sekolah memiliki ekstra kurikuler seni ibing (gerak) pencak silat.
Tujuannya agar seni ibing atau gerakan bela diri khas daerah Sunda dengan iringan alat musik itu tidak punah.
"Kedepannya PPSI akan mengenalkan pencak silat dari mulai tingkat SD sampai ke tingkat SMA. Karena tidak semua sekolah memiliki ekstra kulikuler pencak silat," ujar Ketua Umum DPW PPSI Jawa Barat Galih Santika Fadilah Kusumah ditulis, Bandung, Rabu, 1 Juni 2022.
Menurut Galih, upaya melestarikan seni ibing pencak silat itu akan terus dikampanyekan oleh organisasinya sepanjang periode 2022 - 2027.
Dalam pelaksanaan kampanye seni ibing pencak silat ini, Galih meminta dukungan penuh dari pemerintah.
"Andil pemerintah dalam melestarikan budaya pencak sangat penting. Terlebih, pemerintah kan punya wewenang untuk membuat aturan agar tiap sekolah diwajibkan membuat ekstra kurikuler pencak silat," kata Galih.
Galih mengatakan selain berkampanye di tingkat sekolah, seni ibing pencak silat akan dilakukan ditingkat internasional.
Caranya dengan bekerja sama dengan lintas organisasi lain untuk mendongkrak citra seni ibing pencak silat.
"PPSI tetap mempertahankan seni ibing pencak silat karena merupakan budaya asli Sunda," tukas Galih.
Sementara itu diakui oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Provinsi Jawa Barat merupakan tanah legenda yang melahirkan banyak orang-orang hebat dan para juara dibidang bela diri pencak silat.
Ulum berharap PPSI harus bisa melahirkan atlet-atlet beprestasi yang mengangkat nama Jawa Barat ke tingkat nasional dan internasional.
"Bangun sinergitas, saya berharap PPSI bisa menjadi kegiatan ekstra wajib di sekolah-sekolah dari SD, SMP hingga SMA. Seni pencak silat PPSI hendaknya bisa menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah," ungkap Ulum.
Untuk itu Ulum meminta DPW PPSI Jawa Barat untuk segera berkomunikasi dengn para pimpinan daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Berita Terkait
-
Kasus Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Tuntut Transparansi dan Sanksi Tegas
-
Ketum PB IPSI Terpilih, Erick Thohir Siap Kawal Pencak Silat Mendunia
-
Kisah Haru Prabowo di Munas IPSI, 34 Tahun Mengabdi Kembangkan Pencak Silat
-
Pesilat Indonesia Kompak Dukung Misi Prabowo: Pencak Silat Wajib Tembus Olimpiade!
-
Dari Bela Diri ke Jati Diri, Prabowo Subianto Soroti Makna Pencak Silat bagi Bangsa
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
Pemuda di Cikeusal Rudapaksa Siswi SD dan Paksa Korban Curi Emas Orang Tua Lewat Ancaman Video
-
5 Alasan Wajib Nonton Tradisi Seba Baduy: Ada Barongsai, Layar Tancap, Hingga Diplomat 10 Negara
-
Polri Tetapkan Syekh Ahmad Al Misry Tersangka Pelecehan Seksual 5 Santri Laki-laki
-
Suku Bunga Tinggi, Milenial-Gen Z Kini Lebih Percaya Medsos Ketimbang Brosur Properti
-
Jalur Menuju Situs Gunung Padang Kembali Normal Usai Tertimbun Longsor
-
Siapa yang Bermain? Polemik Kali Ciputat Jadi Ajang 'Saling Serang' Dewan vs Pengembang
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial