News / Nasional
Minggu, 14 Juni 2026 | 18:56 WIB
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, dalam pameran Weaving Wonders: Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur. (Suara.com/Vania)
Baca 10 detik
  • Pameran Weaving Wonders di Jakarta pada 13–27 Juni 2026 menyoroti peran strategis perempuan dalam membangun ekonomi restoratif di NTT.
  • Kementerian PPPA mendorong program Kebun Pangan Perempuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi serta posisi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.
  • Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengatasi tantangan kemiskinan dan stunting melalui pemberdayaan ekonomi perempuan di Nusa Tenggara Timur.

Suara.com - Pemberdayaan perempuan dinilai menjadi salah satu kunci untuk membangun ekonomi restoratif sekaligus mengatasi berbagai persoalan sosial di Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai dari kemiskinan, stunting, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Gagasan tersebut menjadi sorotan dalam pameran "Weaving Wonders: Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur" yang digelar di Tugu Kunstkring, Jakarta, pada 13–27 Juni 2026.

Tak sekadar menampilkan kekayaan budaya NTT melalui tenun, kuliner, dan rumah adat, pameran ini juga menjadi ruang diskusi mengenai pengembangan ekonomi restoratif melalui Dialog Kunstkring yang diinisiasi Yayasan Bambu Lingkungan Lestari bersama Penabulu-Oxfam. Sejumlah pemangku kepentingan, akademisi, praktisi, hingga masyarakat adat dilibatkan untuk menyusun peta jalan terkait kedaulatan pangan, pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, dan ekonomi restoratif.

Pendiri Yayasan Uma Nusantara sekaligus inisiator Weaving Wonders, Yori Antar, mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi.

"Pameran Weaving Wonders diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, investor, maupun lembaga donor untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Yori.

Perempuan dinilai mampu memutus rantai kemiskinan

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengatakan persoalan yang dihadapi perempuan dan anak di NTT tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat.

Menurutnya, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, perdagangan orang, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting saling berkaitan dan membutuhkan solusi yang terintegrasi.

"Berbagai persoalan perempuan dan anak di NTT mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting saling berkaitan dan berakar pada persoalan ekonomi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah," kata Veronica.

Baca Juga: Cukup Sekali Cerita! Pemerintah Janji Respons 1x24 Jam Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak

Ia mengaku banyak belajar setelah mendalami isu pemberdayaan perempuan. Dari berbagai kunjungan lapangan, Veronica melihat perempuan sebenarnya memiliki potensi besar, namun sering kali tidak memiliki akses terhadap sumber daya maupun kesempatan untuk berkembang.

"Saya percaya kalau perempuan diberi sedikit akses dan kesempatan, mereka bisa menjadi entrepreneur dan menjadi orang-orang hebat. Kuncinya adalah bagaimana membuka peluang itu," ujarnya.

Menurut Veronica, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu cara paling efektif untuk membantu perempuan keluar dari lingkaran kekerasan.

"Satu kunci untuk membebaskan perempuan dari tindak kekerasan adalah berdaya," tegasnya.

Kebun Pangan Perempuan jadi strategi pemberdayaan

Salah satu program yang kini didorong Kementerian PPPA adalah Kebun Pangan Perempuan (KPP) yang menjadi bagian dari inisiatif Ruang Bersama Indonesia.

Load More