Komasi Terus Desak KPK Usut Dugaan Gratifikasi Ketum PPP

TANTRUM - Komite Mahasiswa Anti Korupsi (Komasi) kembali melakukan unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan gratifikasi Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa.

"Kami meminta KPK RI melakukan investigasi lebih lanjut terkait keterlibatan dugaan korupsi Suharso Monoarfa,” kata Koordinator Lapangan, Kurnia Septian di lokasi, Rabu, 13 Juli 2022.

Menurut Kurnia, jika KPK belum menindaklanjuti , maka massa aksi akan bergerak menuju Istana Negara. Dan akan terus melakukan aksi yang lebih masif lagi agar proses penyelidikan kasus berjalan.

“Kami akan melakukan gerakan di Istana Negara, meminta Pak Joko Widodo (Jokowi) agar bertindak tegas. Karena Pak Jokowi juga harus tahu, ada masalah di kabinet kerjanya,” ungkapnya.

Kurnia menyebut, Suharso melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Hal ini, kata ia, terlihat dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dikeluarkan KPK tahun 2018 hingga 2019 terdapat kenaikan kekayaan yang signifikan.

“Kemudian, Suharso juga diduga menyalahgunakan wewenang. Hal ini terjadi karena adanya dugaan penggunaan pesawat jet untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK pada tanggal 16 November 2020 sempat mengundang Nizar atas laporannya terhadap Suharso tersebut.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Kaukus Muda PPP Hammam Asy'ari pada tanggal 9 November 2020 menyatakan, laporan dugaan gratifikasi Monoarfa itu ngawur.

Baca Juga: Jeje Slebew jadi Duta Prokes Kawasan Sudirman Jakarta