Kembali Periksa Wabup Blitar, KPK Telisik Adanya Pihak-pihak yang Beli Aset dari Pencucian Uang Urus Perkara di MA

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik adanya pihak-pihak yang membeli sejumlah aset dari aliran uang kasus tindak pidana pencucian uang atau (TPPU) terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Keterangan tersebut digali penyidik antirasuah setelah memeriksa saksi, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso; Bagus Ramadhanarto Putra pihak swasta; Rica Erlin Sevtria dan Venina Puspasari; dan Melia Candra mengurus rumah tangga.

Kemudian, pihak swasta David Muljono; Handoko Sutjirto; Juliana Inggriani Liman; dan Iwan Liman; dan PNS Nurdiana Rahmawati

"Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan aliran sejumlah uang yang digunakan untuk membeli beberapa aset dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (13/7/2022).

Untuk Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, sebetulnya KPK sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Kesaksian Rahmat sempat didalami mengenai sejumlah aset yang dimilik eks Sekretaris MA Nurhadi.

Dalam perkara ini, KPK belum menyampaikan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus penerimaan suap hingga gratifikasi mantan Bos Lippo Group, Eddy Sindoro. Adapun kasus ini disebut-sebut kembali menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi.

Penyidik KPK menemukan bukti bahwa dalam kasus Nurhadi sebelumnya ditemukan fakta baru dalam sidang perkara suap tahun 2012-2016 di Mahkamah Agung.

Sementara itu, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono telah divonis hukuman masing-masing 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, pada Rabu (10/3/2022).

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yaitu menuntut Nurhadi 12 tahun penjara dan Rezky 11 tahun dengan denda masing-masing Rp1 miliar. Uang suap diterima Nurhadi itu untuk membantu perusahaan Hiendra melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).

Baca Juga: Dalami Kasus TPPU Pengurusan Perkara Di MA, KPK Kembali Jadwalkan Periksa Wabup Blitar Rahmat Santoso

Selain suap, Nurhadi juga didakwa menerima uang gratifikasi mencapai Rp37,2 miliar. Uang gratifikasi itu diterima Nurhadi melalui menantunya Rezky dari sejumlah pihak.