TANTRUM - Pimpinan PT RUBS ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Penetapan tersangka pimpinan PT Rantau Utama Bhakti Sumatra oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Sidik/415N/Res.1 .11./2021/Dittipideksus, pada 3 Mei 2021. Kemudian, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: R/182N/RES.1 .11./2021/Dittipideksus, pada 5 Mei 2021.
Mereka diduga melakukan penggelapan dalam jabatan mengalihkan saham milik pelapor selaku pemilik PT BL, yang bergerak dibidang batu bara di Sumatera Selatan. Padahal, perusahan pelapor juga tengah diadukan oleh pimpinan RUBS.
Kuasa hukum PT RUBS menilai jika penetapan kliennya sebagai tersangka sebagai upaya kriminalisasi investor pertambangan. Apalagi, pelapor juga telah dilaporkan terkait dugaan penjualan batu bara secara ilegal.
Padahal, kata ia, investor yang notabene ingin meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, mendapatkan upaya kriminalisasi.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan, penanganan suatu tindak pidana oleh aparat hukum tertama Polri seharusnya dilakukan secara hati-hati terhadap subjek pelaku tindak pidana.
"Dalam pengertian tidak mengganggu aktivitas bisnis korporasi. Jika salah langkah dan ketidaprofesionalan dalam penanganannya menyebabkan investor dan modalnya lari. Intinya jangan merusak iklim investasi," ujar Fickar.
Ia mengatakan, dalam penyidikan kasus terutama terkait ekonomi, aparat diharuskan tidak serampangan dan menghindari adanya upaya kriminalisasi karena berpotensi memburuknya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
"Jangan sampai Polri jadi alat kriminalisasi oleh oknum atau korporasi mencari keuntungan, sehingga membuat cara penanganan penyidikan menjadi tidak profesional dan mengganggu iklim investasi. Inilah yang harus dihindari, karena tidam mustahil akan mengakibatkan larinya PMA atau PMDN," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu, 13 Juli 2022.
Pengamat Ekonomi Universitas Pelita Harapan (UPH) Tanggor Sihombing menyebut penyidik Polri perlu menjaga keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja.
Baca Juga: Gugum Gumbira Mendapat Anugerah Tanda Kehormatan RI, Maestro Jaipong Asal Bandung
"Salah satunya adalah terebosan ultimum remedium yang artinya hukum pidana di jadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum," kata Tanggor.
Berita Terkait
Terpopuler
- Singapura Diguncang Gelombang Protes Rakyatnya, Buntut Rencana Penggundulan Hutan untuk Perumahan
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
5 Sifat dan Karakter Utama Zodiak Cancer Pria, Hangat di Balik Kesan yang Misterius
-
Makin Colorful Makin Centil, Bagaimana Outfit Berwarna Tetap Enak Dilihat?
-
DPR Kawal Hak Pekerja PT Pos, Tagihan Rp 158 Miliar Akhirnya Cair
-
Jaga Warisan Kuliner Sejak 1992, Sugi Wahyuni Kembangkan Terasi Kumbe Bersama BRI
-
PDIP Buka Suara Soal Akun Instagram Jokowi yang Sempat Unggah Hoaks Melva Pardede
-
Review Film Songs of Earth: Perjalanan Anak Mengenal Ayahnya Lebih Mendalam
-
Bupati Enrekang Gabung Gerindra, Ketua Nasdem Sulsel: Jangan Lupa Diri
-
Mengenal Hijab Dimsum, Tren Pashmina Keriting yang Dilirik Gen Z Bikin Gaya Makin Unik!
-
Kisah Nursia, Perintis Usaha Ikan Asal Sorong yang Sukses "Naik Kelas" Bersama BRI
-
Pengungsi Gempa NTT Menyusut 4.142 Orang, Ribuan Rumah Masih Rusak Berat