Histeris Saat Ditangkap! Tersangka Kasus Korupsi PT Waskita Beton Precast, Ini Dia Profil Hasnaeni 'Wanita Emas'

Kemudian namanya mulai ramai terdengar saat ia bertekad untuk maju menjadi calon gubernur DKI lewat Partai Demokrat tahun 2017. 

Sayangnya, Hasnaeni harus kembali menahan diri sebab Demokrat pada Pilgub DKI tersebut malah mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni. 

Hasnaeni tetap tinggi hasrat, ia seolah penasaran dan tak pernah putus asa. Di tahun 2019 Hasnaeni pernah menyatakan hasratnya untuk maju menjadi calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta. 

Namun kali ini tidak lewat Demokrat, Hasnaeni mengaku akan mencalonkan diri melalui Partai PDI Perjuangan.  Kendati demikian, rencana pencalonannya tersebut tidak terdengar lagi.

4. Julukan “Wanita Emas”

Hasnaeni dijuluki “Wanita Emas”. Julukan itu sudah melekat sejak 2010 saat maju di Pilkada Tangerang Selatan. 

Julukan “Wanita Emas” mempunyai makna tersendiri. Hasnaeni mengatakan bahwa “Emas” merupakan simbol dari kesejahteraan. 

Pada kesempatan lain ia mengatakan “Emas itu sebenarnya adalah kepanjangan dari ‘Era Masyarakat Sejahtera’.” Jelas Hasnaeni. 

Dengan memakai sebutan “Wanita Emas”, harapan Hasnaeni dapat menjadi wanita yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Baca Juga: Kapolda Sebut Tak Ada Unsur Teror, Ledakan di Asrama Polisi Sukoharjo

5. Menjadi Tersangka kasus korupsi

Di tahun 2022 ini, namanya kembali santer terdengar. Namun, bukan sebagai calon Pilkada, melainkan karena menjadi tersangka kasus korupsi.

Hasnaeni diduga terlibat penyimpangan dan penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2022. 

Hasnaeni dijerat pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sekarang ia telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan empat orang lainnya. 

Kuntadi, selaku Dirdik Jampidsus Kejagung menjelaskan, selama tahun 2016-2022 perusahaan tersebut melakukan pengadaan fiktif. 

Yaitu, pengadaan barang yang tidak dapat dimanfaatkan serta beberapa pengadaan yang tidak bisa ditindaklanjuti. Atas perbuatanya tersebut, negara menaggung kerugian sebesar Rp 2.583.278.721.001.