Cegah Korupsi di Kota Bandung Harus Dimulai dari Perencanaan Anggaran

TANTRUM - Pencegahan korupsi mesti dimulai dari awal, yakni perencanaan anggaran. Maka perencanaan anggaran pun menjadi kunci dalam pencegahan korupsi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna dalam Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) bagi Perangkat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemkot Bandung oleh Inspektorat Daerah Kota Bandung.

IEPK menjadi salah satu alat ukur dalam rangka merealisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi agar terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

IEPK merupakan tambahan indikator terhadap pengendalian korupsi. Sebab, penting mengetahui sedini mungkin hal tersebut. 

"Perencanaan adalah kunci. Bisa menjadi segala sumber awal, bagaimana maksud tujuannya, pelaksanaannya, pelaporan dan evaluasinya. Apakah yang kita rencanakan terukur, potensi korupsi bisa dilihat dari awal," ujar Ema, Selasa, 18 Oktober 2022.

Ema menuturkan, sosialisasi ini dapat memperkuat penyelenggaraan maturitas pemerintahan.

"Dengan sosialisasi ini bisa diimplementasikan dan kepala Perangkat Daerah dapat memahaminya, termasuk managemen risiko terhadap target-target program kerja dapat terealisasi," katanya 

"Diharapkan inspektorat maksimal, pencegahan awal perlu dihadirkan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Mulyana menerangkan, IEPK merupakan salah satu bagian dari penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi.

Baca Juga: Ibu Rumah Tangga di Bandung Jangan Sungkan Konsultasi Soal HIV/AIDS

Namun, IEPK bukan memberikan predikat kinerja pengendalian korupsi, tetapi juga menjadi landasan bagi road map pembangunan, tata kelola, managemen resiko dan seterusnya.

Selain itu, penilaian atas SPIP ini telah diintegrasikan juga dengan penilaian atas maturitas manajemen risiko, dan penilaian kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Ada beberapa manfaat lain dalam penyelenggaraan SPIP. Di antaranya, dapat memperbaiki kualitas perencanaan secara berkelanjutan, dapat mengenali dan mengatasi risiko-risiko atas pelaksaaan program dan kegiatan, dapat meminimalisir terjadinya korupsi dan dapat menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

“Kegunaan lain, meningkatkan kualitas pengendalian intern secara berkelanjutan serta tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien," ujarnya.

"Termasuk pelaporan keuangan dan aset negara sebagai bentuk kepatuhan kita terhadap peraturan perundangan,” jelas Mulyana.

Ia mengungkapkan, Kota Bandung, sudah mendapatkan maturitas level 3 tahun 2020 untuk penilaian SPIP terintegrasi. Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan oleh Kota Bandung.

"Penilaian harus dilakukan selama 2 tahun sekali. Diharapkan di 2023 dilakukan penilaian SPIP terintegrasi kembali," katanya.