Proyek Yang Dibiayai Utang Syariah Capai Rp 28,7 Triliun

TANTRUM - Realisasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) proyek pada tahun 2022 mencapai Rp 28,78 triliun atau 97,11 persen dari alokasi yang senilai Rp 29,54 triliun. Tercatat, tahun 2022 proyek yang dibiayai adalah sebanyak 880 proyek untuk 14 kementerian/lembaga dari 30 unit Eselon I.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, alokasi SBSN terbesar pada kementerian/lembaga infrastruktur, yaitu Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Berdasarkan sektor infrastruktur, SBSN 2022 digunakan untuk membiayai proyek di bidang pendidikan Rp 4,43 triliun atau 15 persen, riset dan teknologi Rp 868 miliar atau 3 persen, sosial atau perumahan Rp 2,82 triliun atau 9 persen, sumber daya air Rp 5,12 triliun atau 18 persen, serta transportasi Rp 16,19 triliun atau 55 persen.

Sementara untuk proyek strategis nasional (PSN) 2022, SBSN digunakan untuk membiayai penyangga ibu kota negara (IKN) seperti Bandara APT Pranoto dan Fender Jembatan Pulau Balang, Jembatan Udara Papua (3 bandara), jalur Kereta Api Parepare-Makassar, Double Track Kereta Api selatan Jawa, serta Science Techno Park Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Indonesia (UI).

Selain itu, terdapat pula proyek lanjutan atau luncuran dari tahun 2021 yang dibiayai oleh SBSN sehingga alokasinya bertambah menjadi Rp 32,78 triliun untuk 1.028 proyek. Total pembiayaan proyek SBSN 2013-2023 adalah sebesar Rp 209,83 triliun meliputi 5.126 proyek di 34 provinsi.

Ia menegaskan, kinerja proyek SBSN relatif baik dengan rata-rata enam tahun terakhir.

"Sebanyak 83,89 persen proyek dapat diselesaikan melalui mekanisme lanjutan atau luncuran," katanya.