Ini 6 Perubahan pada Program Kartu Prakerja 2023, Penerima Bantuan Kini Bisa Daftar!

SuaraTasikmalaya.id - Ada informasi terbaru terkait Program Kartu Prakerja 2023. Dikabarkan ada 6 perubahan pada Program Kartu Prakerja 2023.

Dilansir dari akun resmi @prakerja.go.id, perubahan-perubahan pada Program Kartu Prakerja Skema Normal tahun 2023 ini telah diumumkan pada Kamis, 5 Januari 2023 lal. Itu dilakukan pasca rapat koordinasi Komite Cipta Kerja.

Rapat Komite Cipta Kerja telah memutuskan bahwa Program Kartu Prakerja akan berlanjut pada triwulan pertama tahun 2023 dengan skema normal.

Hal itu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.

Lalu apa saja 6 perubahan pada Program Kartu Prakerja 2023?

1.Kartu Prakerja bukan program bantuan sosial.

Sejak awal dimulai pada tahun 2020 hingga tahun 2022 lalu, Program Kartu Prakerja menjalankan misi ganda sebagai program peningkatan kompetensi angkatan kerja dan bantuan sosial sehingga menjadi program semi-bansos. 

Mulai tahun 2023 Program Kartu Prakerja hanya akan fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja. 

2.Penerima bantuan sosial kini bisa mendaftar Kartu Prakerja.

Baca Juga: PSSI Sebut Mayoritas Klub Minta Liga 2 Dihentikan, Beredar Fakta Sebaliknya, Siapa yang Dusta?

Karena tidak lagi menjadi program semi-bansos, penerima bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan lainnya, maka penerima bansos lainnya bisa daftar.

3.Nilai manfaat lebih besar. 

Tota Nilai Manfaat Rp4,2 Juta. Bantuan biaya pelatihan Rp3,5 Juta. Biaya pengganti transportasi dan internet Rp600 ribu dan Insentif Pengisian Survei Rp100 ribu.

4.Kini ada opsi pelatihan luring (offline) dan bauran. 

Pelatihan  Daring (Online) dapat diakses dari seluruh lokasi.  Pelatihan Luring (Offline) Tahap 1 fokus di 10 provinsi. Pelatihan Bauran (Hybrid) Tahap 1 fokus  di 10 provinsi.

10 provinsi lokasi pelatihan luring & bauran yakni DKI Jakarta, NTT, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Papua, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.