Suara.com - Kelanjutan pencalonan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024 masih menjadi perbincangan. Pasalnya Koalisi Perubahan yang digadang-gadang mengusungnya tak kunjung melakukan deklarasi.
Salah satu penyebab Koalisi Perubahan diduga bakal karam sebelum berlayar adalah Partai Demokrat yang diduga akan berbalik arah meninggalkan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Namun pendapat ini dipupuskan lewat pernyataan terbaru Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Lewat konferensi persnya hari Kamis (12/1/2023), AHY mengklaim bahwa Partai Demokrat adalah salah satu yang menginisiasi Koalisi Perubahan. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan.
"Semangat perubahan dan perbaikan itu jauh sudah kami (Partai Demokrat) gelorakan sebelum ada wacana apapun terkait dengan koalisi atau pasangan," terang AHY di Kantor DPP Partai Demokrat.
"Kami termasuk yang pertama menginisiasi dan menggelontorkan semangat perubahan dan perbaikan," lanjutnya menegaskan.
Menurut putra sulung Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, Partai Demokrat mempunyai semangat yang menggelora untuk membentuk Koalisi Perubahan. Bahkan AHY menawarkan publik untuk memeriksa jejak digital Partai Demokrat.
"Kuat narasi kami di situ. Bisa dicek rekaman sejarahnya," tegas AHY.
Bahkan sampai sekarang Partai Demokrat masih sangat kuat mengusung tema perubahan dan perbaikan, sebagaimana hasil aspirasi rakyat yang mereka serap. AHY menilai masih banyak aspek yang mesti didorong untuk memperoleh perubahan.
Baca Juga: Hasil Survei, Nama Anies Sebagai Capres di Posisi Teratas, PDIP Juga
"Atas apa yang kami amati dan hasil berdialog dengan rakyat, kami meyakini bahwa banyak aspek, banyak hal di sana-sini yang bisa dan harus kita lakukan perubahan dan perbaikan," pungkas AHY.
Benarkah Demokrat Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies?
Beberapa waktu lalu, Partai NasDem sempat menegaskan Koalisi Perubahan bisa bubar kalau Partai Demokrat tetap memaksakan AHY menjadi cawapres Anies Baswedan.
Namun AHY membantah isu tersebut dan menekankan pentingnya untuk membentuk koalisi partai berdasarkan konsensus atau persetujuan bersama.
"Yang jelas, kami juga setuju, tidak boleh saling memaksakan kehendak, saling memaksakan diri, dalam ikhtiar membangun koalisi. Contohnya, pokoknya wajib si A tanpa perlu diketahui apa alasannya, itu maksa. Sebaliknya, saya tak perlu tahu alasannya tapi yang penting jangan si A, itu juga sama-sama memaksa," kata AHY.
"Kami sepakat untuk tidak seperti itu sebenarnya, jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud? Kami ingin koalisi ini mendapatkan restu dari Allah SWT," tuturnya menambahkan.
Berita Terkait
-
Demokrat Maksa Pasang Dirinya Jadi Cawapres Anies? AHY: Kami Ingin Koalisinya Direstui Allah
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Kecelakaan di Tol sampai Tak Tertolong, Benarkah?
-
'Masih Misteri', Pengusungan Anies Jadi Bacapres NasDem Diduga Tak Libatkan Surya Paloh dan Jokowi
-
Bos NasDem dan PKS Bakal Bertemu Awal Februari, Deklarasi Pencapresan Anies Baswedan Segera Terwujud?
-
Koalisi Perubahan Bareng NasDem dan PKS Belum Juga Jelas, Hinca Demokrat: Mau Goda Gadis Cantik, Kenapa Harus Menyerah?
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi