Menkominfo Pastikan Pemerintah Batasi Akses Publik ke WhatsApp

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan pemerintah membatasi akses serta mematikan beberapa fitur pada layanan pesan singkat berbasis internet WhatsApp untuk mencegah beredarnya hoaks serta provokasi di tengah demonstrasi anarkhis di Jakarta.

Berbicara di Kantor Menkopolhukan di Jakarta, Rabu (22/5/2019), Rudiantara mengatakan bahwa para pengguna WhatsApp di Indonesia akan lebih sukar mengakses aplikasi pesan besutan Facebook tersebut.

"Viralnya (hoaks serta provokasi) bukan di media sosial. Viralnya di messaging system WhatsApp," kata Rudiantara yang mendampingi Menkopolhukam Wiranto.

"Teman-teman akan mengalami, kita semua akan mengalami pelambatan kalau download atau upload video, demikian juga foto. Karena viralnya yang negatif, mudaratnya ada di sana," imbuh Rudiantara.

Meski demikian Rudiantara memastikan bahwa pembatasan akses itu akan berlaku untuk sementara, di tengah panasnya demonstrasi anarkis kelompok-kelompok yang menolak kemenangan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019.

Sebelumnya Wiranto juga mengatakan bahwa pemerintah akan membatasi akses publik ke media-media sosial untuk mencegah beredarnya kabar bohong serta provokasi.

"Untuk sementara, untuk menghindari provokasi, berita bohong pada masyarakat luas, akan kita adakan pembatasan akses di media, fitur tertentu tidak diaktifkan," jelas Wiranto.

"Media sosial maksud saya. Akses di media sosial, fitur tertentu tidak diaktifkan untuk menjaga hal-hal negatif yang terus disebarkan oleh masyarakat," ujar Wiranto.